Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana penghematan anggaran hingga Rp80 triliun—sekitar USD4,7 miliar—untuk melindungi perekonomian nasional dari dampak konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang telah memasuki pekan keempat.
KOSONGSATU.ID – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Kepresidenan, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi angka efisiensi Rp80 triliun kepada The Sun pada Senin (23/3/2026), setelah sebelumnya disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara dengan sejumlah jurnalis dan pakar yang tayang akhir pekan lalu.
“Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk memangkas biaya dengan menekan konsumsi energi dan meningkatkan produksi energi terbarukan, terutama tenaga surya,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.
Angka efisiensi muncul saat Presiden ditanya mengenai kemungkinan pergeseran prioritas anggaran di tengah konflik yang memicu lonjakan harga minyak global. Meski demikian, Prasetyo belum merinci dari pos mana saja penghematan tersebut akan diambil.
WFH Satu Hari Seminggu Jadi Langkah Konkret
Salah satu langkah konkret yang tengah dimatangkan pemerintah adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja di sektor publik tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga usai rapat di Kompleks Istana, Kamis (19/3/2026).
Pemerintah menargetkan kebijakan WFH dapat mulai diterapkan pada April 2026. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya diikuti oleh ASN tetapi juga oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Program Prioritas Tetap Berjalan
Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyentuh program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo dengan anggaran US$19,7 miliar pada 2026 dipastikan tetap berjalan tanpa pemotongan. Demikian pula dengan bantuan sosial (bansos) yang justru disebut akan mendapat perhatian lebih jika diperlukan.
“Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi. Yang akan disisir adalah mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas, mana yang sifatnya hanya seremoni,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan pers, Senin (23/3/2026).
Gus Ipul menambahkan bahwa jika situasi mengharuskan, Presiden justru akan menambah anggaran bansos untuk melindungi kelompok rentan.
Tekanan Defisit APBN di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Langkah efisiensi ini diambil di tengah tekanan besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia pasca-penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Konflik yang dimulai sejak 28 Februari 2026 telah membuat harga minyak sempat menembus level USD100 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang sebesar USD70 per barel.
Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dalam skenario terburuk tanpa efisiensi, defisit fiskal bisa mencapai 4,06 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui batas aman 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
“Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3 persen itu sulit kami pertahankan. Kecuali kami mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden,” ujar Airlangga saat memberi penjelasan kepada Prabowo dalam sidang kabinet paripurna.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) dalam kajiannya memprediksi defisit APBN 2026 bisa melebihi 3,5 persen jika harga minyak bertahan tinggi tanpa disertai penyesuaian kebijakan.
Stok BBM Aman
Meski harga minyak dunia melonjak, pemerintah memastikan stok BBM dalam negeri masih aman. Prasetyo Hadi menyatakan cadangan BBM nasional masih cukup untuk 21-25 hari ke depan, sesuai dengan standar kapasitas penyimpanan nasional.
Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi global secara dinamis sebelum mengambil keputusan kebijakan fiskal lebih lanjut. Kebijakan WFH dan detail teknis efisiensi anggaran akan diumumkan dalam waktu dekat setelah proses finalisasi.***
0 Komentar