DPR RI mendesak Pemerintah mengevaluasi program kementerian daripada sekadar memotong gaji pejabat guna menjaga kesehatan APBN 2026.
KOSONGSATU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja kementerian dan lembaga. Langkah ini dinilai jauh lebih rasional untuk menjaga stabilitas keuangan negara dibandingkan hanya berfokus pada wacana pemotongan gaji pejabat.
Anggota legislatif memandang pemangkasan program yang tidak tepat sasaran akan memberikan dampak penghematan yang jauh lebih signifikan bagi APBN 2026.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada kebijakan simbolis. Ia menuntut pemerintah untuk berani menyisir kembali pos-pos anggaran yang tidak esensial di tengah ancaman krisis fiskal global yang mulai membayangi tanah air.
“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan. Yang paling penting adalah efisiensi sekali lagi harus menyasar pada pos-pos yang tepat,” ujar Rifqinizamy, Rabu (25/3/2026).
Rasionalisasi Program Jadi Prioritas
Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menambahkan bahwa audit struktural terhadap belanja negara harus segera dilakukan secara mendalam.
Tinggalkan Balasan