DPR RI mendesak Pemerintah mengevaluasi program kementerian daripada sekadar memotong gaji pejabat guna menjaga kesehatan APBN 2026.

Iklan

KOSONGSATU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja kementerian dan lembaga. Langkah ini dinilai jauh lebih rasional untuk menjaga stabilitas keuangan negara dibandingkan hanya berfokus pada wacana pemotongan gaji pejabat.

Anggota legislatif memandang pemangkasan program yang tidak tepat sasaran akan memberikan dampak penghematan yang jauh lebih signifikan bagi APBN 2026.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada kebijakan simbolis. Ia menuntut pemerintah untuk berani menyisir kembali pos-pos anggaran yang tidak esensial di tengah ancaman krisis fiskal global yang mulai membayangi tanah air.

Baca Juga:
DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp4,6 Triliun Demi Honor Guru Madrasah

“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan. Yang paling penting adalah efisiensi sekali lagi harus menyasar pada pos-pos yang tepat,” ujar Rifqinizamy, Rabu (25/3/2026).

Rasionalisasi Program Jadi Prioritas

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menambahkan bahwa audit struktural terhadap belanja negara harus segera dilakukan secara mendalam.

Menurutnya, rasionalisasi anggaran mencakup langkah berani untuk memangkas biaya perjalanan dinas, pembatalan berbagai acara seremonial, hingga penundaan proyek-proyek yang bersifat non-prioritas.

Zulfikar menilai efektivitas penggunaan dana rakyat adalah kunci utama menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Baca Juga:
Prabowo Singgung Hormuz Ditutup Saat Jalur Mulai Pulih

“Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu,” tegas Zulfikar pada Rabu (25/3/2026).

Ancaman Krisis Geopolitik dan Defisit

Desakan parlemen ini muncul di tengah bayang-bayang krisis fiskal akibat memanasnya suhu geopolitik di Timur Tengah.

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memicu lonjakan harga minyak dunia yang drastis. Kondisi ini secara langsung memperberat beban subsidi energi nasional dan mengancam pelebaran defisit anggaran.