Mulai 28 Maret 2026, anak di bawah 16 tahun dibatasi akses media sosialnya demi keamanan.

Iklan

KOSONGSATU.ID—​Pemerintah Republik Indonesia bersiap memberlakukan aturan ketat terkait pembatasan akses media sosial bagi anak dan remaja. Langkah ini diambil guna menciptakan ruang digital yang lebih aman. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak akan berlaku penuh mulai 28 Maret 2026.

Aturan yang akrab disebut PP Tunas (Tunggu Anak Siap) ini menjadi babak baru bagi lanskap digital tanah air.

Kebijakan ini bukan berarti melarang total internet. Pemerintah hanya menunda akses anak pada platform digital berisiko tinggi.

Baca Juga:
Klaim Bakom soal Mitra Homeless Media Ditolak Massal

​Tujuannya sangat spesifik dan mendesak. Negara ingin mencegah paparan konten negatif sejak dini. Negara juga berupaya keras menekan angka eksploitasi daring.

Adiksi media sosial yang merusak kesehatan mental anak turut menjadi sorotan utama. Tenggat waktu masa transisi selama satu tahun hampir berakhir.

Regulasi ini sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Kini, seluruh pihak harus bersiap menghadapi implementasi penuh.

​Berangkat dari Fakta Mengerikan di Lapangan

​Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, tidak main-main. Ia secara maraton melakukan sosialisasi pada 3 hingga 5 Maret 2026. Sosialisasi ini menyasar publik dan perwakilan platform teknologi raksasa di Indonesia.

Baca Juga:
XChat Buka Pra-Pesan iOS, Diklaim Usung Privasi

Data yang mendasari aturan ini sangat mengkhawatirkan. Dari 229 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 80 persen anak telah terhubung ke dunia maya. Mirisnya, separuh dari anak Indonesia dilaporkan pernah melihat konten seksual di internet.

​”Setengah anak Indonesia sudah pernah melihat konten seksual di internet. Ini peringatan serius bagi kita semua,” tegas Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital RI, pada 5 Maret 2026. Ia melanjutkan, “Platform digital harus ikut bertanggung jawab melindungi anak. Platform digital yang beroperasi di Indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.”