Di balik polemik perumahan ratusan buruh, manajemen PT KAS menyebut langkah itu sebagai penyesuaian produksi demi menjaga keberlanjutan usaha.

Iklan

KOSONGSATU.ID—Di tengah sorotan publik atas dirumahkannya 450 hingga 500 buruh outsourcing sejak 16 Februari 2026, manajemen PT Karunia Alam Segar (KAS), Manyar, Gresik, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah keputusan mendadak tanpa dasar bisnis.

HR & GA PT KAS, Peter Sindaru, menyatakan bahwa sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat bergantung pada fluktuasi permintaan pasar.

“Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan,” ujarnya kepada media, Senin (23/2/2026).

Baca Juga:
Museum Marsinah Berdiri dari Keringat Buruh, Bukan Uang Negara

Dalam praktik manufaktur, pengurangan volume produksi pada lini tertentu sering kali diikuti dengan penyesuaian jumlah tenaga kerja. Informasi internal menyebutkan bahwa unit produksi minuman bubuk Teajus menjadi salah satu lini yang mengalami penghentian produksi sementara.

Bagi manajemen, langkah ini dipandang sebagai bentuk manajemen risiko—menghindari pembengkakan biaya operasional ketika permintaan pasar tidak optimal.

Skema Outsourcing dan Fleksibilitas Tenaga Kerja

PT KAS bekerja sama dengan lima perusahaan penyedia tenaga kerja, yakni PT Atiga Langgeng Mandiri, PT Asnawa Anugerah Utama, PT Karya Manunggal Jati, PT Sabda Alam, dan PT Perwita Nusaraya.

Model outsourcing dalam industri padat karya memang dirancang untuk memberikan fleksibilitas jumlah pekerja sesuai kebutuhan produksi. Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, tanggung jawab administratif dan normatif pekerja berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Baca Juga:
Buruh Peringatkan Ancaman Badai PHK Tiga Bulan ke Depan

Secara nasional, praktik ini bukan hal baru. Banyak industri manufaktur menggunakan skema serupa untuk menjaga daya saing di tengah tekanan biaya, terutama di kawasan industri dengan upah minimum tinggi.

UMK Gresik 2026 ditetapkan sebesar Rp5.195.401—tertinggi kedua di Jawa Timur. Angka tersebut mencerminkan standar biaya tenaga kerja yang signifikan bagi pelaku industri.

Dinamika Industri dan Tekanan Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh di kisaran 4–5 persen secara tahunan sepanjang 2025. Namun, tekanan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi daya beli masyarakat tetap menjadi tantangan.