Presiden KSPI Said Iqbal memproyeksikan gelombang PHK massal di sektor manufaktur dalam tiga bulan ke depan akibat kebijakan impor mobil.


KOSONGSATU.ID — Sektor manufaktur Indonesia kembali menghadapi masa sulit. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membunyikan alarm bahaya bagi ribuan buruh di tanah air. Badai efisiensi diprediksi menghantam dalam waktu dekat.

Kondisi ini dipicu oleh lonjakan biaya produksi akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, kebijakan impor 160.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memperparah keadaan ekonomi nasional.

Volume impor untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih ini melonjak drastis. Awalnya direncanakan 105.000 unit, kini angka tersebut membengkak hingga menyentuh 160.000 unit pada April 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan kekhawatirannya secara lugas. Ia menyebut banyak pabrik lokal mulai mengonfirmasi adanya penurunan pesanan yang berdampak langsung pada kelangsungan kerja para buruh kontrak di berbagai daerah.

“Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tegas Said Iqbal dalam konferensi pers daring pada Senin (6/4/2026). Sinyal bahaya ini kini dirasakan kian nyata.

Nasib Buruh Lokal Terancam

Seharusnya pesanan masif tersebut bisa menghidupkan industri otomotif nasional. Pabrikan seperti Toyota, Daihatsu, hingga Mitsubishi dinilai mampu memenuhi kebutuhan logistik desa tanpa harus melirik produk dari luar negeri.

Kebijakan ini berdampak langsung pada karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Said Iqbal menekankan bahwa jika pesanan berkurang, otomatis kontrak kerja mereka tidak akan diperpanjang oleh pihak perusahaan.

Estimasi serapan tenaga kerja yang hilang mencapai 50.000 orang. Angka ini merupakan kehilangan besar bagi struktur ketenagakerjaan Indonesia yang sedang berupaya pulih dari berbagai tantangan ekonomi global saat ini.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Evita Nursanty telah memperingatkan dampak pengadaan senilai Rp24,66 triliun tersebut. Ia menilai skala impor ini merusak struktur industri otomotif nasional yang sudah mapan.

Kini realitas pahit mulai menerjang lantai pabrik. Buruh hanya bisa berharap ada evaluasi kebijakan sebelum badai pemutusan hubungan kerja benar-benar melumpuhkan ekonomi keluarga mereka di pertengahan tahun ini.***