MPR membahas opsi jika dua putaran pemilihan wapres berakhir imbang. Usulan penentuan oleh Presiden belum menjadi keputusan.
KOSONGSATU.ID — Panitia Ad Hoc MPR membahas mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, termasuk jalan keluar jika perolehan suara dua calon imbang.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan salah satu opsi ialah menyerahkan penentuan kepada Presiden jika hasil dua putaran pemungutan suara tetap sama.
Menurut Bambang, yang akrab disapa Bambang Pacul, pembahasan saat ini cenderung mengarah pada pemungutan suara untuk memilih satu dari dua calon usulan Presiden.
“Persepsi kita sampai hari ini voting,” ujar Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Opsi Jika Suara Imbang
Bambang menjelaskan, opsi penentuan oleh Presiden muncul untuk mengantisipasi kebuntuan jika pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama.
“Kalau voting-nya, kalau diambil voting, itu voting pertama sama, voting kedua sama, presiden yang menentukan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa opsi tersebut masih berupa pembahasan. “Tapi itu lagi-lagi itu taktik,” kata Bambang.
Adapun Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menyatakan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan itu memberi waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Konstitusi menyebut MPR sebagai lembaga yang memilih wakil presiden.
Antisipasi Calon Tidak Bersedia
Panitia juga membahas langkah apabila salah satu calon yang diajukan Presiden mengundurkan diri atau menyatakan tidak bersedia.
“Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang.
Panitia mulai membahas rancangan ketetapan MPR, tata cara pemilihan, dan pelantikan dalam rapat perdana pada Kamis. Bambang menyebut pembahasan akan berlangsung maraton.
Proses pengisian kursi wapres berlangsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November.
MPR menjadwalkan sidang pemilihan pada 9 Desember 2026, mundur dari rencana awal 2 Desember. Dua nama calon ditunggu paling lambat 25 November.
MPR juga telah membentuk tim untuk memeriksa dokumen para calon sebelum sidang pemilihan.
Pengisian jabatan tersebut mengikuti tenggat 60 hari yang berlaku sejak kursi wakil presiden kosong.***




Tinggalkan Balasan