Setelah 18 tahun, DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11). Korban investasi bodong kini berpeluang mendapat uangnya kembali, tetapi kewenangan blokir dan sita ikut membesar.
KOSONGSATU.ID — Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 di Gedung DPR, Jakarta. Delapan fraksi sudah menyetujui naskah itu pada pengambilan keputusan tingkat pertama.
Lalu, apa artinya bagi Anda sebagai pemilik harta, korban penipuan, atau warga yang rekeningnya bisa tersentuh aparat?
Apa yang berubah?
Sebelumnya, perampasan harta pelaku kejahatan bergantung pada vonis pengadilan. Kini negara mendapat jalur baru: perampasan aset tanpa putusan pidana.
Dalam istilah hukum, jalur ini disebut non-conviction based asset forfeiture. Gugatannya diarahkan ke aset, bukan ke orangnya.
Menurut draf yang dikutip sejumlah media, jalur ini hanya terbuka bila tersangka meninggal dunia, melarikan diri, menderita sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Draf yang sama mematok nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Perkara pidana juga tetap harus ada lebih dulu.
Cakupannya pun melebar: korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi yang berdampak luas.
Apa untungnya bagi korban?
Bagian inilah yang paling ditunggu korban. Salah satu pokok pengaturan menjamin aset dikembalikan langsung kepada korban, termasuk korban investasi dan saham bodong.
Jumlah korbannya tidak sedikit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp142,22 triliun sepanjang 2017 hingga kuartal III 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut harta penipu kripto, investasi bodong, penipu berkedok travel umrah, hingga bandar judi daring bisa disita.
“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco di Gedung DPR, Kamis (19/11).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai, selama ini pelaku kerap memilih menjalani penjara beberapa tahun demi mengamankan harta hasil kejahatannya.
Lewat mekanisme baru, aset itu didistribusikan secara proporsional kepada korban yang terverifikasi, jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/10).
Pihak ketiga beritikad baik juga dijamin perlindungannya, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
Apa risikonya bagi warga biasa?
Di sinilah kritik muncul. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kewenangan negara membesar lebih cepat ketimbang kontrolnya.
Menurut YLBHI, kewenangan menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, hingga merampas aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya.
Undang-undang ini, tulis YLBHI, “tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat.”
YLBHI mengingatkan, pemblokiran rekening atau penyitaan aset bisa menjadi hukuman sebelum ada putusan. Akibatnya, usaha bisa berhenti dan organisasi bisa lumpuh.
Lembaga itu juga menyoroti frasa penipuan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Tidak ada ukuran soal cakupan, besaran dampak, dan cara pembuktiannya.
Definisi korporasi pun dinilai terlalu lebar karena mencakup yayasan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum.
“Kita bentuk satu pengawas independen”
DPR menepis kekhawatiran itu. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas independen.
“Kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR,” kata Habiburokhman dalam rapat paripurna.
Menurut dia, publik khawatir undang-undang ini dijadikan alat penguasa untuk menindas. “Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujarnya.
Pemisahan pengelola aset dari penegak hukum juga dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengelolaan dari kewenangan aparat.
Apa yang belum terjawab?
Ganjalannya ada pada cara pengawas itu dipilih. YLBHI mempersoalkan peran Presiden yang terlalu dominan dalam pengangkatan pimpinannya.
“Jika Presiden mengusulkan, mengangkat, memberhentikan, sekaligus menetapkan pimpinannya, independensinya patut dipertanyakan,” tulis YLBHI.
YLBHI meminta seleksi terbuka yang melibatkan masyarakat sipil dan ahli independen. Lembaga itu juga menuntut akibat hukum yang nyata, mulai dari pembatalan tindakan hingga ganti kerugian.
Komisi III merancang pengawas itu dengan melibatkan peran eksekutif dan legislatif sekaligus.
Kapan badan pengawas terbentuk dan siapa yang akan memimpinnya belum diumumkan hingga artikel ini diterbitkan.***




Tinggalkan Balasan