DPR mengetok RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun, 26 hari sebelum tenggat. Kritik soal draf yang tertutup belum juga terjawab.

KOSONGSATU.ID – DPR akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Rapat itu hanya punya satu agenda.

Puan bertanya kepada setiap fraksi apakah RUU itu dapat disetujui. “Setuju,” jawab peserta rapat. “Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu.

RUU ini rampung 26 hari sebelum tenggat 15 Desember 2026. Gagasannya sudah bergulir sejak PPATK menginisiasinya pada 2008, atau 18 tahun lalu.

Sebanyak  254 anggota DPR menghadiri rapat pengesahan itu. Jumlahnya kurang dari separuh 580 kursi di Senayan.

Isi Pokok Undang-Undang

Sebelum palu diketok, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja Habiburokhman melaporkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Rinciannya: 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.

Undang-undang ini menjangkau korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi. Pelanggaran pajak tidak termasuk.

Untuk penipuan berbasis teknologi, Habiburokhman memberi contoh. “Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” katanya.

UU ini juga mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset. Badan itu mengurus aset rampasan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan hingga penjualan atau pengembalian.

Ada pula badan pengawas beranggotakan lima orang. Badan ini melapor kepada Presiden dan DPR setahun sekali.

Kritik yang Belum Terjawab

Pengesahan ini menyisakan persoalan lama. Hingga menjelang paripurna, draf yang disebut berisi 74 pasal itu belum diunggah secara resmi.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyoroti Pasal 72. Menurutnya, pasal itu membatasi perampasan hanya untuk kejahatan yang terjadi setelah UU berlaku.

Ia juga mencatat draf itu tak mengatur perampasan harta yang asal-usulnya tak dapat dijelaskan. Padahal, draf pemerintah versi 2023 memuatnya dalam Pasal 5 ayat (2).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah proses pembahasan berlangsung tertutup. Ia menyebut Komisi III sudah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat sejak September 2025.

Rapat-rapat itu melibatkan akademisi, advokat, mahasiswa, hingga pegiat antikorupsi.

Desakan pengesahan menguat lagi setelah unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Kini, setelah palu diketok, UU itu tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan pengundangan.***