Bareskrim menggelar perkara dugaan makar hari ini. Rumah posko Eko Hadi di Cipete digeledah dua hari sebelumnya.

KOSONGSATU.ID — Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026).

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) melibatkan tim internal dan sejumlah saksi ahli untuk menguatkan konstruksi perkara.

Gelar perkara ini digelar dua hari setelah penyidik menggeledah sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan. Rumah itu diduga menjadi posko Irjen Eko Hadi Santoso.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Susatyo Purnomo Condro menegaskan, agenda hari ini belum sampai pada penetapan tersangka makar.

“Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” kata Susatyo kepada wartawan.

Posko Cipete dan Pemecatan di Hari yang Sama

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (17/11/2026) malam. Penyidik sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah tersebut.

“Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH,” kata Susatyo melalui pesan singkat, Rabu (18/11/2026).

Cipete bukan satu-satunya lokasi yang digeledah. Menurut laporan sejumlah media, penyidik juga menyisir beberapa lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara makar.

Polisi belum merinci barang yang dibawa dari lokasi maupun status penyitaannya. Polri berjanji akan menyampaikan perkembangannya lewat konferensi pers.

Pada hari yang sama, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Eko Hadi.

Eko adalah mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim. Ia mengajukan banding atas putusan etik tersebut.

Berawal dari Penyadapan

Perkara makar ini berkembang dari kasus penyadapan ilegal. Polri menerbitkan laporan polisi khusus dugaan makar pada 11 November 2026.

Dalam kasus penyadapan, Bareskrim sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya memaparkan alur perintahnya. Perintah diduga berasal dari Listyo melalui Slamet, lalu diteruskan kepada Eko dan Ahrie.

Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025. Selain Presiden, sasarannya meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.

Pada 17 November, Suyudi menyatakan perkara makar sudah memasuki tahap penyidikan. Namun, belum ada satu pun tersangka.

Sejumlah laporan menyebut penyidik menerapkan Pasal 191, 193, dan/atau 196 KUHP yang mengatur makar.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, penyidik menemukan rekaman dari ponsel dan komputer para tersangka yang menjadi petunjuk adanya makar.

Menurut Yusril, tujuannya setidaknya membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas. Meski begitu, belum ditemukan kaitan dengan upaya membunuh Presiden.

Yusril menyebut kasus ini luar biasa sejak 1945. “Polisi itu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang mengarah kepada tindak pidana makar,” tuturnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo berkomitmen agar semua pihak yang diduga terlibat diusut sesuai hukum.

Yusril juga menyebut gelar perkara kemungkinan dilakukan di Kejaksaan Agung, bukan di kantor Bareskrim. Hingga berita ini ditulis, hasilnya belum diumumkan.***