Bareskrim menyebut telah menemukan bukti awal dan menelaah keterangan sekitar 38 saksi. Belum ada tersangka makar yang diumumkan.

KOSONGSATU.ID — Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi khusus dugaan makar pada Rabu, 11 November 2026. Laporan itu berasal dari pengembangan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Kabareskrim Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengatakan timnya menemukan “bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar”.

Asep menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Ia mengatakan tim akan mendalami temuan itu sebelum memutuskan apakah perkara naik ke penyidikan.

Hingga Jumat pagi, 13 November, Polri belum mengumumkan tersangka perkara makar. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan.

Iklan
Baca Juga:
MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026

Bareskrim Telusuri Tujuan Penyadapan

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Susatyo Purnomo Condro mengatakan tim menelaah keterangan 28 saksi yang diperiksa Direktorat Siber dan menambah sekitar 10 saksi lain.

Tim membahas hasil pemeriksaan dengan ahli hukum. Asep juga menyebut Bareskrim berkoordinasi dengan kejaksaan. Polri belum memerinci bukti awal yang mendasari laporan makar itu.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan tim menelusuri siapa yang memberi perintah dan untuk apa penyadapan dilakukan.

Menurut Suyudi, temuan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik belum cukup untuk menyimpulkan ada makar. Polisi masih mendalami dugaan pemufakatan untuk menggulingkan pemerintah.

Baca Juga:
DPR Minta Pasal Makar, Polri Masih Kumpulkan Bukti

Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah

Empat tersangka perkara penyadapan itu ialah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Suyudi mengatakan Slamet menjalani tahanan rumah sejak Rabu, 11 November, karena alasan kesehatan. Tiga tersangka lain ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob.

Dalam proses etik yang berjalan terpisah, Ahrie mengajukan banding atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri.

Dalam perkara penyadapan, polisi juga menelusuri dugaan penghapusan data dari sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026. ***

Baca Juga:
LPOI Serukan Pihak Bersalah Mundur Secara Kesatria