DPD menerima aduan dari ratusan pengungsi Puncak yang kehilangan mata pencaharian dan akses pendidikan. Namun, jumlah keluarga dan anak terdampak belum diperinci.

KOSONGSATU.ID — Ratusan warga asal Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengungsi ke tiga lokasi di Kabupaten Mimika akibat konflik keamanan. Namun, jumlah orang, keluarga, dan anak usia sekolah dalam kelompok tersebut belum terdata secara terbuka.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Yorrys Raweyai menemui pengungsi tersebut pada Minggu, 2 Agustus 2026. Mereka berasal dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi.

“Mereka kehilangan mata pencaharian, kesempatan untuk bertani dan berkebun, serta anak-anak mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak akibat daerah tempat tinggal mereka yang sedang dilanda konflik,” kata Yorrys dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Agustus 2026.

Keterangan DPD RI tidak menyebutkan nama tiga lokasi pengungsian yang dikunjungi Yorrys. Jumlah pengungsi di setiap titik, komposisi keluarga, serta jumlah bayi, balita, dan anak usia sekolah juga tidak diperinci.

Belum diketahui pula berapa anak yang masih mengikuti pembelajaran, berapa yang berhenti bersekolah, serta apakah mereka dapat diterima di sekolah terdekat tanpa rapor atau surat pindah.

Mengaku Belum Menerima Bantuan

Yorrys mengatakan pengungsi ingin kembali ke kampung mereka. Namun, warga masih merasa situasi keamanan belum memungkinkan. Keberadaan pasukan nonorganik juga disebut memperpanjang trauma masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pengungsi mengaku belum pernah menerima makanan maupun pakaian dari pemerintah pusat dan daerah selama berada di tiga lokasi itu.

“Selama dalam pengungsian, mereka tidak pernah memperoleh kunjungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mereka, bahkan, juga tidak pernah mendapatkan bantuan makanan maupun pakaian,” ujar Yorrys.

Klaim tersebut terbatas pada kelompok yang ditemui Yorrys di Mimika. Keterangan DPD belum menyebutkan sejak kapan mereka mengungsi dan apakah pemerintah memiliki daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat.