Dari dosa masa lalu kolonial hingga ramalan Nostradamus, Britania Raya kini di ambang kehancuran. Deklarasi Cardiff 2026 oleh Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara mengancam keutuhan imperium ini. Akankah Inggris Raya benar-benar bubar?
KOSONGSATU.ID – Imperium Britania Raya pernah berkuasa sebagai kekaisaran terbesar di dunia, dengan wilayah jajahan yang begitu luas hingga dijuluki “kerajaan tempat matahari tak pernah tenggelam”.
Namun, di balik narasi modernisasi yang sering didengungkan, sejarah mencatat bahwa kekuasaan ini dibangun di atas penindasan yang kini mengancam keutuhan negara induknya sendiri.
Berikut adalah lima pembahasan mendalam mengenai jejak kelam Imperium Britania hingga krisis konstitusional yang memicu wacana pembubaran Inggris Raya pada tahun 2026.
Jejak Berdarah dan Dosa Sejarah Imperium Britania
Sejarah kejayaan Inggris tidak bisa dilepaskan dari berbagai tragedi kemanusiaan di koloni-koloninya. Dominasi mereka sering kali mengorbankan identitas budaya dan nyawa jutaan orang. Di Irlandia, Inggris menerapkan Undang-Undang Kilkenny (1366) dan serangkaian aturan lain yang secara sistematis memberangus penggunaan bahasa Irlandia.
Selain itu, kebijakan Inggris yang mengutamakan ekspor biji-bijian di tengah Wabah Hawar Kentang memicu Kelaparan Besar Irlandia (1845–1852) yang menewaskan sekitar 1 juta jiwa.
Di belahan dunia lain, Inggris memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara yang tak kalah brutal. Ekspansi ke Australia mengorbankan penduduk asli Aborigin melalui ratusan pembantaian yang memakan lebih dari 10.000 korban jiwa antara tahun 1794 hingga 1928. Saat Perang Anglo-Boer Kedua di Afrika Selatan, militer Inggris mendirikan kamp konsentrasi modern pertama yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, sebagian besar adalah anak-anak.
Tragedi serupa berulang di Asia: dari memicu Perang Opium di Tiongkok demi perak, pembantaian Amritsar di Jallianwala Bagh (1919), hingga kebijakan yang memperparah Kelaparan Bengal 1943 di bawah Perdana Menteri Winston Churchill, yang menewaskan lebih dari 3 juta orang India.
Bahkan, saat kekuatan Inggris mulai melemah, mereka melakukan rekayasa perbatasan yang gegabah seperti Pemisahan India (1947) yang memicu jutaan korban tewas, serta pemberangusan brutal terhadap pemberontakan Mau-Mau di Kenya (1952–1960). Untuk menutupi semua ini, pemerintah Inggris sempat meluncurkan Operation Legacy, sebuah misi rahasia untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang memberatkan mereka atas kekejaman di wilayah koloni.
Mangkatnya Ratu Elizabeth II dan Ramalan Nostradamus
Stabilitas dan sisa-sisa muruah imperium ini sebagian besar ditopang oleh sosok Ratu Elizabeth II. Berkuasa selama 70 tahun, sang Ratu menjadi jangkar yang mempersatukan Inggris Raya dan 14 negara persemakmuran. Namun, mangkatnya beliau pada 8 September 2022 di Balmoral, Skotlandia, menjadi titik balik kritis.
Kematian Ratu di tanah Skotlandia disebut oleh sejarawan Tom Devine sebagai kebetulan luar biasa, yang secara langsung menguji ikatan batin antara kerajaan dan bangsa-bangsa di dalamnya.
Menariknya, transisi kekuasaan kepada Raja Charles III diwarnai oleh spekulasi yang bersumber dari ramalan abad ke-16. Penulis Mario Reading pada tahun 2005 menafsirkan Les Propheties karya Michel de Nostredame, khususnya quatrain 10/22. Tafsir tersebut secara mengejutkan memprediksi kematian Ratu pada 2022 di usia 96 tahun.
Lebih jauh, ramalan itu menyebutkan bahwa Raja Charles kelak akan turun takhta karena kebencian rakyat (diyakini akibat masa lalunya dengan mendiang Putri Diana), dan posisinya akan digantikan oleh “seseorang yang tidak pernah berharap menjadi raja”.
Gema Kemerdekaan di Negara Persemakmuran
Kepergian sang Ratu langsung memicu gelombang sentimen pro-republik di negara-negara Persemakmuran. Bagi banyak negara, sang Ratu adalah perekat, sementara institusi monarki itu sendiri masih kental dengan bayang-bayang penjajahan.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, meski tidak terburu-buru, secara terbuka mendukung gagasan mengubah Australia menjadi negara republik dan bahkan membentuk jabatan Asisten Menteri Untuk Republik. Di Karibia, Antigua dan Barbuda merencanakan referendum republik dalam tiga tahun, menjadikannya langkah terakhir untuk memutus rantai masa lalu kolonial dan menjadi bangsa yang berdaulat penuh.
Sementara itu di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern menyatakan bahwa meskipun referendum bukan prioritas mendesak pemerintahannya, transisi menjadi republik adalah sebuah arah keniscayaan di masa depan.
Deklarasi Cardiff 2026: Krisis Konstitusional Britania Raya
Ancaman terbesar justru datang dari dalam negeri. Pada 14 September 2026, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Tiga pemimpin wilayah otonom—Perdana Menteri Skotlandia John Swinney (SNP), Perdana Menteri Wales Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), dan Menteri Utama Irlandia Utara Michelle O’Neill (Sinn Féin)—berkumpul di Cardiff untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Untuk pertama kalinya, tiga wilayah ini dipimpin bersamaan oleh partai pro-kemerdekaan atau pro-penyatuan.
Mereka menuntut Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham (pengganti Keir Starmer yang mundur pada Juli 2026), untuk memfasilitasi referendum kemerdekaan di wilayah masing-masing. Di Skotlandia, SNP menuntut penerbitan Section 30 Order, sementara di Irlandia Utara, Sinn Féin mendesak border poll (referendum penyatuan dengan Republik Irlandia), yang bahkan mendapat dukungan tak terduga dari Presiden AS Donald Trump.
Menghadapi tekanan trilateral ini, Burnham menolak tegas dengan alasan pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi dan otonomi wilayah, bukan pemisahan diri konstitusional.
Kolonialisme Internal dan Nasib Akhir Britania Raya
Fenomena retaknya Britania Raya ini sangat sejalan dengan kerangka teori politik kontemporer. Sosiolog Michael Hechter merumuskan teori “kolonialisme internal”, yang menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antara pusat (London) dan pinggiran (Skotlandia, Wales, Irlandia Utara) memicu tumbuhnya kesadaran identitas nasionalis yang menuntut otonomi.
Luka masa lalu—seperti penindasan bahasa dan kelaparan—termanifestasi dalam ketidakpuasan politik modern. Sementara itu, ahli devolusi Michael Keating melihat bahwa struktur devolusi Inggris yang asimetris menciptakan ruang bagi tumbuhnya nasionalisme periferal dengan ritme yang berbeda-beda.
Masa depan Britania Raya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Ketegangan ini terus memanas dan menghiasi berbagai tajuk utama media massa. Pertanyaannya kini: mampukah pemerintah pusat meredam bara perpecahan ini sebelum semuanya terlambat?
Ataukah ramalan bahwa Andy Burnham akan menjadi Perdana Menteri terakhir bagi Inggris yang utuh akan benar-benar terwujud? Kita mungkin sedang menyaksikan babak akhir dari eksistensi imperium yang pernah menguasai dunia.***
Tinggalkan Balasan