BGN mulai menilai dapur MBG di Pulau Jawa saat dapur baru terus diaktivasi. Siapa yang mengukur kebutuhan, dan di mana petanya?
KOSONGSATU.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menilai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat ketika dapur baru terus dibuka di 34 provinsi.
Penilaian itu diumumkan pada Minggu (08/11) oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea.
Sasarannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni dapur MBG, di wilayah yang jumlah dapurnya melampaui kapasitas maksimal. Tahap pertama dimulai dari Pulau Jawa.
Ketika dapur dianggap terlalu padat
Menurut Prima, “Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat.”
Konsentrasi dapur yang terlalu tinggi di satu wilayah, menurut Prima, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan layanan, sementara wilayah lain masih membutuhkan tambahan akses.
Penilaian akan menimbang jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, jumlah penerima manfaat, dan standar keamanan pangan.
Hasil penilaian, menurut BGN, diharapkan menjadi dasar langkah penataan berikutnya.
Namun rilis BGN belum memuat daftar wilayah, ambang kepadatan dapur, jumlah SPPG yang akan dinilai, apalagi hasil penilaiannya.
Sejumlah media menyebut penilaian berlangsung pada pekan pertama November, tetapi rilis BGN tidak mencantumkan jadwal.
Peta pemerataan yang belum terbuka
Penataan ini berjalan beriringan dengan perluasan. Pada Rabu (04/11), BGN mengaktivasi 953 SPPG baru di 34 provinsi untuk sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, dapur baru diarahkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
BGN juga menyatakan akan membuka dapur baru dalam jumlah serupa pada pekan berikutnya. Sebelumnya, pada Oktober, BGN mengaktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi.
Kebutuhan di lapangan tak seragam. Satuan tugas harian MBG Banjarnegara, Jawa Tengah, mencatat 108 SPPG melayani 241.796 penerima.
Namun, sekitar 25 ribu calon penerima di sana masih menunggu, sebab dapur di sejumlah kecamatan belum mampu melayani semuanya.
Contoh dari satu kabupaten itu menunjukkan pemerataan bukan sekadar soal jumlah dapur.
Pertanyaan yang belum terjawab: berapa rasio dapur, kapasitas produksi, dan penerima manfaat per kecamatan?
Siapa yang memverifikasi kebutuhan sebelum sebuah dapur disetujui, dan akankah skor, penilai, serta konsekuensi hasil penilaian diumumkan?
Batas klaimnya perlu jelas: kepadatan dapur belum membuktikan korupsi, pemborosan, atau makanan tidak aman. Semua itu memerlukan bukti tersendiri.
Begitu pula 953 dapur baru: belum ada dasar menyatakan dapur-dapur itu bermasalah.
Bagi orang tua, sekolah, pengelola dapur, dan pemasok, rilis saja belum cukup. Mereka menantikan peta: di mana dapur berdiri, siapa yang dilayani, dan siapa yang masih menunggu.***
Tinggalkan Balasan