Perlawanan heroik pasukan Diponegoro dalam Perang Jawa membuat Belanda nyaris. Palagan berlangsung lima tahun dan menguras logistik kaum kolonial. Tapi, kebangkrutan itu akhirnya malah melahirkan sistem Tanam Paksa di Tanah Jawa.
KOSONGSATU.ID—Perpustakaan Nasional mengadakan gelaran memperingati 200 tahun Perang Jawa, mulai 20 Juli – 20 Agustus 2025. Apa yang perlu diperingati dari perang itu? Capaian apa yang diraih oleh aktor-aktornya untuk bangsa ini?
Jadi begini.
Pada tahun 1825, tanah Jawa bergolak. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap praktik kolonialisme Belanda dalam perang berdarah yang bakal berlangsung selama lima tahun.
Dan Perang Jawa ini membuat Belanda nyaris bangkrut.
Sejarawan Peter Carey, dalam karya monumentalnya, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java (2007), menyebut Perang Jawa sebagai titik balik sejarah Indonesia modern.
Dalam tulisannya yang lebih awal berjudul The Origins of the Java War (1825–1830), Carey menyebut bahwa perang bukan sekadar konflik lokal, tapi menjadi penyebab utama defisit besar dalam kas kolonial Belanda dan mengakhiri masa ekonomi liberal yang sempat tumbuh.
Perang yang Mahal dan Mematikan
Menurut beberapa sumber sejarah, Perang Jawa menelan biaya antara 20 hingga 25 juta gulden, angka yang luar biasa besar di masa itu—setara sekitar 5–6 persen dari Produk Nasional Bruto (GNP) Belanda yang berkisar 430 juta gulden.
Tak hanya uang yang hilang, lebih dari 15 ribu tentara dan pegawai kolonial tewas. Kebanyakan akibat penyakit tropis dan kondisi medan perang yang buruk.
Sistem pertahanan dan logistik kolonial pun porak-poranda.
Sebagaimana dicatat dalam jurnal Humaniora Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sebelum Perang Jawa, sistem revenue farming—atau sistem monopoli dan cukai negara, termasuk opium dan pajak—menghasilkan pendapatan tetap yang menopang roda pemerintahan kolonial.
Namun, perang mengguncang seluruh tatanan ini. Carey menyebut bahwa sistem keuangan kolonial yang semula stabil runtuh akibat perang, dan memaksa pemerintah mencari sumber pemasukan baru.
Tinggalkan Balasan