Pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional hampir 50 persen pada 2026 menghentikan distribusi buku ke daerah. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan kampanye literasi pemerintah.
KOSONGSATU.ID – Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Prof. Dr. H. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. menyatakan anggaran institusinya turun drastis dari Rp721 miliar pada 2025 menjadi Rp377,9 miliar untuk tahun 2026. Penurunan pagu anggaran ini secara otomatis melumpuhkan berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah penunjang.
“Tahun 2026, ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya,” kata Aminudin dalam rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Ihwal pemangkasan ini, Aminudin menjelaskan bahwa Perpusnas terpaksa menghentikan total program distribusi bantuan buku berkualitas. Sebelumnya, program penyebaran buku ke desa, Taman Bacaan Masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas berjalan masif sepanjang 2024 dan 2025.
Mandeknya Gerakan Literasi
Selain itu, Perpusnas juga terpaksa menyetop alokasi bantuan dana stimulan bagi perpustakaan umum di tingkat daerah. Rencana perluasan gerakan literasi nasional yang telah disusun dipastikan mandek, yang memutus akses pengetahuan masyarakat di wilayah terluar.
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengkritik kebijakan pemangkasan ini sebagai bentuk ironi besar. Ia menyoroti ketidakselarasan antara fakta pengurangan anggaran dengan agenda seremonial yang masif dilakukan instansi pemerintah belakangan ini.
“Saya tidak paham lagi, sampai kapan kita mengalami paradoks,” kata Iman melalui platform media sosial X pada Jumat, 17 Juli 2026.
Ironi Agenda Seremonial
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar acara bedah buku bertajuk Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto secara luring dan daring pada 7 Juli 2026. Buku tersebut ditulis oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari dan dua Asisten Khusus Presiden.
Tinggalkan Balasan