Sejumlah sejarawan menilai penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional mengabaikan gerakan-gerakan yang lebih awal dan lebih inklusif secara kebangsaan — mulai dari perlawanan Pangeran Diponegoro, Sarekat Islam, hingga kiprah ulama pesantren.
KOSONGSATU.ID — Setiap 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Penetapan itu dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Namun, sejumlah sejarawan mempertanyakan apakah organisasi yang didirikan para pelajar STOVIA di Batavia itu benar-benar mewakili kesadaran nasional yang utuh.
Celah dalam Narasi Boedi Oetomo
Kritik paling sistematis datang dari sejarawan Parakitri T. Simbolon. Dalam bukunya Menjadi Indonesia (Penerbit Buku Kompas, 2006), ia menilai penetapan berdirinya Boedi Oetomo sebagai titik tolak nasionalisme pribumi memiliki banyak celah. Boedi Oetomo lahir dari kalangan pelajar STOVIA dan tidak bersifat politik — ia lebih merupakan wadah sosial kalangan priyayi Jawa, dengan agenda yang terbatas pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan, belum menyentuh cita-cita kemerdekaan Hindia-Belanda sebagai bangsa yang berdaulat.
Sejarawan Hilmar Farid merujuk tahun 1948, ketika pertama kalinya pemerintah Indonesia memperingati hari kelahiran Boedi Oetomo sebagai tonggak kebangkitan nasional. Pada 1948, Indonesia sedang menghadapi risiko disintegrasi akibat berbagai konflik di daerah dan perseteruan politik. Ki Hadjar Dewantara dan Radjiman Wediodiningrat kemudian mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo untuk mengusahakan persatuan nasional melalui momentum itu. Artinya, pemilihan Boedi Oetomo sebagai simbol kebangkitan nasional didorong oleh pertimbangan politik pada masanya, bukan semata-mata penilaian historis yang objektif.
Dalam Nyanyi Seorang Bisu I (2000), Pramoedya Ananta Toer memberikan catatan tajam: “Kebangkitan nasional bukanlah satu peristiwa sebagaimana biasanya umum menganggap, dan dihubungkan dengan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Kebangkitan nasional adalah suatu proses, satu periode, dalam mana lahirnya Boedi Oetomo bukanlah satu-satunya peristiwa sejarah, tetapi satu mata rantai belaka.”
Sarekat Islam: Gerakan yang Lebih Inklusif
Sebagai alternatif, sejumlah sejarawan menunjuk Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H. Samanhudi di Surakarta pada 1905, berkembang menjadi SDI yang lebih terorganisasi pada 1911, lalu bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) pada 10 September 1912 di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. SDI lahir sebagai wadah pedagang Muslim untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa yang memonopoli perdagangan batik di Solo. Namun dalam perkembangannya, gerakan ini jauh melampaui batas etnis dan kelas sosial.
Secara garis politik, SI dianggap lebih radikal melawan pemerintah kolonial dibandingkan Boedi Oetomo, sehingga kebangkitan nasional dinilai lebih terwakili oleh gerakan massa SI. Pada 1915, pemerintah Belanda berusaha memecah belah SI dengan mendirikan Central Sarekat Islam (CSI). Pada saat itu sudah ada 50 cabang SI dengan tiga juta anggota yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.
Argumentasi Agus Sunyoto: Perang Jawa sebagai Titik Kebangkitan
Tafsir yang lebih jauh diajukan oleh mendiang K.H. Agus Sunyoto. Dalam tulisannya Diponegoro Pelopor Kebangkitan Nasional Pertama (2013), ia berargumen bahwa Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro lebih layak disebut sebagai titik kebangkitan nasional pertama.
Perang Jawa dimulai pada 20 Juli 1825, ketika Pangeran Diponegoro secara resmi mengangkat senjata melawan pemerintah kolonial Belanda setelah terusir dari Tegalrejo. Perang tersebut, dan Diponegoro sendiri, menjadi salah satu asal pencetus nasionalisme Indonesia. Selama Kebangkitan Nasional Indonesia, Diponegoro dan Perang Jawa menjadi salah satu faktor bagi nasionalis Indonesia untuk menyatukan gerakan perlawanan melawan penjajahan Belanda.
Berdasarkan argumen ini, Agus Sunyoto mengusulkan 20 Juli — tanggal pecahnya Perang Jawa pada 1825 — sebagai alternatif Hari Kebangkitan Nasional, menggantikan 20 Mei yang selama ini berlaku. Meski usulan ini belum menghasilkan perubahan konsensus resmi, debat historiografisnya terus hidup di kalangan akademisi.
Jejak Pesantren yang Tersisih dari Narasi Resmi
Di luar perdebatan tentang Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, sejumlah peneliti sejarah Islam Nusantara juga menyoroti peran gerakan berbasis pesantren yang kerap absen dari narasi sejarah resmi.
Jauh sebelum era pergerakan nasional, pada 1512–1513, Pati Unus — Sultan Demak kedua — memimpin ekspedisi militer ke Malaka untuk mengusir Portugis yang telah menguasai bandar niaga strategis itu sejak 1511. Dalam catatan Tomé Pires, seorang penulis Portugis dalam karya Suma Oriental, disebutkan bahwa Pati Unus memimpin serangan besar-besaran menggunakan sekitar 100 kapal dan 5.000 pasukan, ditambah pasukan bantuan dari Palembang.
Lompat ke era kemerdekaan, peran ulama pesantren kembali menentukan. K.H. Hasyim Asyari mengumpulkan seluruh kiai se-Jawa dan Madura pada 21–22 Oktober 1945 di Surabaya. Pertemuan yang dipimpin KH Wahab Hasbullah itu menghasilkan keputusan penting yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad. Poin pentingnya: perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajah adalah jihad, hukumnya wajib bagi umat Islam. Resolusi Jihad berdampak besar, khususnya di Jawa Timur, mendorong keterlibatan santri dan Nahdliyin dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Setelah perang bersenjata usai, kontribusi pemikiran pesantren tidak berhenti. Pada Musyawarah Nasional alim ulama di Situbondo tahun 1983, K.H. Achmad Shiddiq berhasil merumuskan bahwa penerimaan Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, pengamalan Pancasila dipandang selaras dengan pelaksanaan ajaran Islam dalam kerangka Aswaja. Keputusan ini menjadikan NU sebagai organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dan menjadi penopang penting keutuhan NKRI hingga hari ini.
Kebangkitan sebagai Proses, Bukan Satu Peristiwa
Perdebatan mengenai periodisasi Hari Kebangkitan Nasional hingga saat ini belum menghasilkan konsensus baru. Pemerintah Indonesia masih menetapkan 20 Mei sebagai hari resmi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.
Namun, debat historiografi ini mencerminkan bahwa kesadaran nasional Indonesia tidak lahir dari satu titik tunggal. Ia tumbuh dari berbagai gerakan yang saling melengkapi: lintas etnis, lintas kelas, dan lintas keyakinan — dari Tegalrejo hingga Surabaya, dari Jepara hingga Situbondo. Seperti yang dikatakan Pramoedya: ia adalah proses, bukan sekadar satu tanggal di kalender. ***
DAFTAR RUJUKAN
- Simbolon, Parakitri T. (2006). Menjadi Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunyoto, Agus. (2013). “Diponegoro Pelopor Kebangkitan Nasional Pertama.” [Sumber: tulisan yang telah dipublikasi ulang di berbagai media literasi Islam Nusantara — redaksi perlu memverifikasi tautan primer sebelum tayang.]
- Pramoedya Ananta Toer. (2000). Nyanyi Seorang Bisu I. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Nagazumi, Akira. (1989). Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908–1918. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. (Kata Pengantar oleh Abdurachman Surjomihardjo, LIPI.)
- Aziz, M. Imam. Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren. Jakarta: Mata Bangsa & PBNU.
- Pires, Tomé. (1944). Suma Oriental. London: Hakluyt Society. (Sumber primer ekspedisi Pati Unus ke Malaka, 1512–1513.)
- Khuluq, Lathiful. (2000). Fajar Kebangunan Ulama: Biografi Kiyai Hasyim Asy’ari. Yogyakarta: LKiS.
- Qomar, Mujamil. (2002). NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam. Bandung: Mizan. (Sumber ijtihad KH Ahmad Shiddiq tentang Pancasila dan Aswaja.)
- Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur.
- Keppres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
Tinggalkan Balasan