“Indonesia tidak pernah bergeser dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Partisipasi ini dimaksudkan agar Indonesia dapat menyuarakan prinsip keadilan dari dalam forum internasional mana pun,” ujar Sugiono dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri, 31 Januari 2026, dikutip Antara.
Istana juga menyatakan keanggotaan Indonesia bersifat tidak mengikat secara mutlak dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan agenda forum.
Dialog dengan Ormas Islam
Di tengah kritik yang menguat, Presiden Prabowo mengundang pimpinan ormas Islam besar ke Istana Kepresidenan Jakarta pada 2 Februari 2026. Pertemuan itu dihadiri perwakilan MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta sejumlah organisasi Islam lainnya.
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyatakan dukungan setelah dialog tersebut.
“Setelah mendengar penjelasan langsung dari Presiden, kami memahami bahwa langkah ini diniatkan untuk kemaslahatan umat dan perjuangan Palestina. Namun kami tetap mengingatkan agar Indonesia siap menarik diri jika forum ini menyimpang,” kata Anwar, dikutip Tempo, 3 Februari 2026.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai keterbukaan dialog sebagai faktor kunci meredakan polemik.
“Prinsipnya jelas: selama posisi Indonesia terhadap Palestina tidak dikompromikan, maka ruang diplomasi bisa dimanfaatkan,” ujarnya kepada CNN Indonesia, 3 Februari 2026.
Tarik Ulur yang Belum Usai
Meski dukungan domestik mulai menguat, sejumlah pengamat menilai persoalan belum sepenuhnya tuntas. Indonesia dinilai menghadapi tantangan di tingkat global karena tidak memiliki kendali struktural dalam Board of Peace.
Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut langkah Prabowo pragmatis namun sarat risiko.
“Masuk ke forum seperti ini bisa memberi akses diplomatik, tetapi juga berpotensi menyeret Indonesia ke agenda yang tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional,” ujarnya, dikutip Kompas, 4 Februari 2026.
Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace mencerminkan dilema klasik diplomasi: menjaga idealisme bebas-aktif di tengah realitas geopolitik yang kian pragmatis. Kontroversi awal menunjukkan kuatnya sensitivitas isu Palestina di dalam negeri, sementara dukungan ormas Islam menegaskan pentingnya legitimasi domestik dalam setiap langkah luar negeri.
5 Komentar