Pada usia ke-79, Himpunan Mahasiswa Islam kembali berada di titik refleksi: di antara peran historis menjaga republik dan godaan kedekatan dengan kekuasaan.
KOSONGSATU.ID–Didirikan pada 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam tumbuh bersamaan dengan republik yang masih rapuh. Dari ruang-ruang kampus hingga lorong kekuasaan, organisasi mahasiswa tertua ini kerap disebut sebagai “anak mantu negara”—sebuah julukan yang merangkum relasi panjang HMI dengan dinamika stabilitas politik Indonesia.
Julukan itu lahir bukan dari kedekatan struktural, melainkan dari posisi unik: berada di luar negara, tetapi berulang kali hadir di titik-titik krusial pengambilan keputusan. Sejarah HMI adalah sejarah persinggungan—antara Islam, intelektualitas, dan negara—yang terus berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Awal yang Ideologis
HMI berdiri di Yogyakarta pada masa ketika republik belum sepenuhnya aman dari ancaman perpecahan. Pendiri HMI, Lafran Pane, merumuskan dua misi yang kelak menjadi fondasi organisasi: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengembangkan ajaran Islam di kalangan mahasiswa.
Dalam lanskap politik pascakemerdekaan yang sarat tarik-menarik ideologi, sikap HMI relatif tegas. Organisasi ini tercatat konsisten mendukung republik ketika perdebatan mengenai dasar negara dan orientasi ideologis menguat. Dari sinilah relasi awal HMI dengan negara mulai terbangun—sebagai mitra ideologis, bukan oposisi frontal.
Menjaga Keseimbangan Politik
Memasuki era Orde Lama, HMI terlibat aktif dalam dinamika politik kampus dan nasional. Sejumlah studi sejarah menempatkan HMI sebagai salah satu kekuatan mahasiswa yang menolak dominasi komunisme dalam ruang publik dan kehidupan bernegara.
Posisi ini sering dibaca sebagai keselarasan dengan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas politik. Di mata penguasa, HMI bukan sekadar organisasi kemahasiswaan, melainkan aktor non-negara yang mampu menjadi penyangga ideologis. Persepsi inilah yang perlahan menguatkan citra HMI sebagai “anak mantu”—dekat, dipercaya, namun tetap berada di luar struktur resmi.
Jalur Kaderisasi Elite
Relasi itu semakin nyata pada era Orde Baru hingga Reformasi. Alumni HMI tersebar luas di lembaga negara: pemerintahan, parlemen, yudikatif, hingga partai politik. Nama-nama seperti Mahfud MD dan Anies Baswedan menjadi contoh bagaimana kader HMI menempuh jalur dari aktivisme kampus ke panggung nasional.
Fenomena ini memperlihatkan dua hal sekaligus. Di satu sisi, HMI berhasil menjalankan fungsi kaderisasi elite. Di sisi lain, kedekatan alumni dengan pusat kekuasaan menegaskan relasi historis organisasi ini dengan negara—relasi yang sering kali dibaca publik sebagai simbol kemesraan politik.
Reformasi dan Peran Ganda
Krisis 1998 menjadi momen penting lain. Di berbagai kota, kader dan cabang HMI ikut turun ke jalan, menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto serta mendorong agenda reformasi politik. Tuntutan penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi bagian dari narasi gerakan mahasiswa saat itu.
Tinggalkan Balasan