Perang Iran dan AS-Israel memuncak di awal 2026. Singkirkan debat sektarian, saatnya objektif menatap krisis kemanusiaan ini.
Oleh Faried Wijdan | Penulis KosongSatuID
Tahun 2026 baru berjalan dua bulan, namun bayang-bayang Perang Dunia Ketiga kian nyata mengancam stabilitas global. Ketegangan di Timur Tengah meledak setelah Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
Iran membalas tuntas dengan menghantam pangkalan militer AS dan titik-titik strategis Israel di berbagai wilayah.
Situasi ini membelah opini publik di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kita tentu memahami jejak panjang intervensi Amerika Serikat. Mulai dari invasi di Irak dan Afghanistan, hingga manuver agresif mereka membela Israel.
Namun ironisnya, di tengah duka dan krisis kemanusiaan ini, sebagian masyarakat kita justru sibuk mengalihkan fokus pada isu sektarian masa lalu, membenturkan kembali perdebatan Sunni dan Syiah.
Sudah saatnya kita membedah konflik ini dengan kacamata yang lebih luas, objektif, dan logis.
Fikih Prioritas: Menempatkan Kemanusiaan di Atas Debat Fikih
Merujuk pada konsep Fikih Prioritas gagasan Syaikh Yusuf Qaradhawi, umat Islam harus cerdas menempatkan mana masalah yang genting dan mana yang bisa ditunda.
Membawa perdebatan teologis yang telah berlangsung selama 14 abad ke tengah medan perang modern jelas menguras energi dan salah sasaran.
Amerika Serikat dan Israel terus memonopoli narasi internasional, menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir, padahal agresi AS-Israel di bulan Februari lalu terang-terangan menghantam fasilitas sipil dan menewaskan anak-anak.
Jika kita meletakkan kesalahan AS dan Iran di atas timbangan keadilan, akal sehat kita pasti tahu siapa yang lebih layak mendapat kritik tajam saat ini. Amerika Serikat dan Israel jelas memegang rekam jejak penjajahan dan pelanggaran hukum internasional yang jauh lebih panjang, terutama dalam isu penindasan Palestina.
Mengkritik Iran bisa kita lakukan nanti, ketika cengkeraman hegemonik Barat sudah minggat dari Timur Tengah.
Suriah dan Kemunafikan Internasional
Para pengkritik Iran sering melempar isu keterlibatan negara tersebut dalam Perang Suriah untuk mendiskreditkan posisi mereka. Mari kita lihat isu ini secara jernih tanpa harus menjadi pemandu sorak bagi salah satu kubu.
Kita tidak menampik bahwa rezim Bashar Al-Assad dan Iran memiliki catatan kelam berdarah di Suriah. Mereka memilih mempertahankan kekuasaan dengan tangan besi ketimbang mendengarkan suara rakyatnya.
Namun, apakah negara-negara Barat dan sekutu Teluk mereka datang ke Suriah dengan tangan bersih? Tentu tidak. Mereka mempersenjatai berbagai milisi pemberontak yang justru memperparah kehancuran dan menambah jumlah korban sipil.
Dalam perang proksi, jarang sekali ada pihak yang benar-benar suci. Cacat moral terjadi di semua sisi.
Oleh karena itu, kita berhak mengkritik kebijakan otoriter Iran di masa lalu, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa hari ini, Iran berdiri sebagai garda terdepan yang berani mengkonfrontasi arogansi Israel.
Ancaman Nyata bagi Perut Rakyat Indonesia
Di luar perdebatan ideologis, perang ini membawa ancaman langsung ke meja makan rakyat Indonesia. Geopolitik Timur Tengah yang tidak menentu akan memicu lonjakan harga energi global.
Jalur distribusi minyak dan gas akan tercekik, yang secara otomatis melahirkan kelangkaan BBM di dalam negeri.
Kondisi ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Badai PHK, susahnya lapangan kerja, tumpukan utang negara, hingga berbagai kebijakan tambal sulam pemerintah telah membebani masyarakat kelas bawah—mulai dari nelayan hingga petani.
Jika harga komoditas global melonjak, ekonomi nasional terancam terjun bebas.
Langkah pemerintah yang sempat melibatkan diri dalam inisiatif Dewan Perdamaian bentukan Trump dan Netanyahu juga patut dievaluasi karena justru menyudutkan posisi diplomatik kita.
Catatan Penutup: Menuntut Ketegasan Global dan Nasional
Solidaritas kita kepada Iran saat ini murni berpijak pada nilai kemanusiaan dan perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan sekadar urusan mazhab.
Konflik yang kompleks ini menuntut PBB agar segera mengambil langkah diplomasi konkret dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar hukum internasional.
Di ranah domestik, kita menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Indonesia harus kembali ke khitah konstitusinya: menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Presiden harus berani mengambil peran sebagai mediator yang objektif, menolak kompromi yang merugikan pihak tertindas, dan memastikan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia benar-benar menghadirkan rasa keadilan sejati bagi perdamaian dunia.***
Tinggalkan Balasan