Eksistensi ISNU bawa harapan besar. Namun, mampukah ia menjaga nalar kritis dan tak terjebak sekadar menjadi pemburu proyek?


 


Eksistensi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di panggung nasional patut terus kita dorong dengan optimisme. Organisasi ini bukan sekadar etalase berkumpulnya para sarjana, melainkan memikul tanggung jawab besar sebagai motor penggerak kekuatan intelektual bangsa. 

Namun, layaknya sejarah banyak pergerakan di negeri ini, berkumpul dan memiliki struktur kepengurusan saja tidak cukup. Hal yang jauh lebih menentukan adalah ke mana arah kapal besar intelektual ini berlabuh.

Ancaman Pragmatisme Internal

Di tengah upaya memperkokoh “rumah besar kaum intelektual Nahdliyin”, terselip tantangan struktural yang rumit. Ancaman terbesarnya justru tidak datang dari luar, melainkan dari dalam tubuh organisasi itu sendiri. 

ISNU menghadapi godaan besar untuk bergeser dari poros gerakan pemikiran menjadi sekadar pelaksana program. Kita patut waspada saat niat luhur menjadi produsen gagasan luntur menjadi sekadar pemburu proyek di kementerian atau lembaga negara.

Jargon seperti “mitra strategis pemerintah”, “pendampingan pembangunan nasional”, hingga “solusi berbasis akademik” memang terdengar mulia. Namun, tanpa pilar disiplin intelektual yang kuat, frasa-frasa tersebut berpotensi berubah menjadi pintu masuk pragmatisme elite. 

Akibatnya, organisasi yang seharusnya menuntun arah kebijakan publik justru berisiko terseret arus kepentingan politik praktis.

Menjaga Jarak Sehat dan Nalar Kritis

Di sinilah wibawa dan ujian sejati ISNU bermula. Publik secara nasional tidak mengukur kualitas organisasi intelektual dari seberapa sering pemerintah pusat melibatkannya dalam berbagai program kerja. Publik menilai dari seberapa tangguh organisasi tersebut menjaga independensi berpikir. 

ISNU tidak hadir untuk sekadar menyenangkan para pemegang kekuasaan, melainkan menerangi arah kebijakan negara menggunakan nalar dan nilai universal. Organisasi ini tidak punya kewajiban untuk selalu sejalan dengan pemerintah, tetapi wajib bersikap jujur kepada umat.

Sejarah telah mencatat banyak organisasi berawal dari idealisme kebangsaan, perlahan bernegosiasi dengan kenyamanan akses kekuasaan, hingga akhirnya kehilangan keberanian. Perlahan, kritik menumpul dan analisis mencari posisi aman. Forum-forum simposium dan diskusi berskala nasional kerap berubah fungsi menjadi ruang legitimasi semata. 

Tanpa sadar, gagasan mengekor pada proyek, bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, jika ISNU ingin memantapkan diri sebagai kiblat pemikiran nasional, para pengurus harus berani membalik arah gerak tersebut. Silakan terima proyek kolaborasi dan jalin kerja sama lintas sektor, tetapi pastikan semua inisiatif lahir dari gagasan yang merdeka, bukan dari desakan kebutuhan pragmatis apalagi transaksional.

Berperan sebagai mitra pemerintah tidak otomatis mengubah status kaum cendekiawan menjadi pelaksana teknis. Peran yang jauh lebih bermartabat adalah menjadi mitra kritis yang konstruktif. ISNU harus berani memberi masukan, menyusun kajian mendalam, bahkan membedah dan mengoreksi kebijakan nasional jika situasinya memang mendesak. 

Pada titik inilah wibawa kaum intelektual Nahdliyin sungguh-sungguh terbangun.

Pilihan Menentukan Arah

Tentu saja, merawat idealisme di tingkat nasional tidak pernah mudah. Selalu ada tekanan untuk “menyesuaikan diri” atau godaan elite untuk berpikir “sekalian saja mumpung punya akses”. Kadang, sikap kritis menciptakan situasi yang tidak nyaman di lingkar kekuasaan. Namun, justru pada momen-momen tensi tinggi itulah ketangguhan moral sebuah organisasi intelektual menghadapi ujian sebenarnya.

ISNU kini harus membuat pilihan tegas. Apakah ingin menjadi organisasi elite yang sekadar ramai seremonial, atau organisasi yang punya pengaruh kuat dalam menajamkan visi bernegara? Apakah ingin membesar karena sokongan proyek, atau menjadi bermakna karena ketajaman gagasan dan advokasi kebijakan?

Pilihan tersebut tidak menoleransi penundaan. Jika ISNU konsisten menjaga jarak sehat dengan kekuasaan—dekat saat berkolaborasi namun jauh dari jerat kooptasi—organisasi ini pasti tumbuh menjadi kekuatan moral dan intelektual yang sangat diperhitungkan di Indonesia. 

Sebaliknya, apabila ia larut dalam lumpur pragmatisme, ISNU hanya akan mewariskan nama besar tanpa isi dan manfaat bagi peradaban. ***