DPRD Jawa Barat kompak setuju ganti nama jadi Tatar Sunda. Tapi nama itu dulu lahir dari proyek Belanda untuk memecah Indonesia.
KOSONGSATU.ID — Ada ironi yang jarang disadari di balik wacana yang sedang ramai ini. Nama yang hari ini diperjuangkan sebagai simbol kebanggaan identitas Sunda, dulu justru lahir dari meja perundingan penjajah.
Pada 2 Juli 2026, Komisi I DPRD Jawa Barat bersama akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda sepakat membawa usulan ganti nama provinsi ke tahap legislasi resmi. Seluruh fraksi memberi lampu hijau.
Ini bukan wacana baru. Usulan serupa sudah bolak-balik muncul sejak 2009, lalu 2013, 2015, dan 2020. Tapi baru kali ini masuk mekanisme formal parlemen daerah.
Pertanyaannya: seberapa dalam akar historis nama “Tatar Sunda” atau “Pasundan” ini? Dan kenapa justru nama itu punya jejak yang jauh lebih rumit dari sekadar romantisme budaya?
Sunda, Nama yang Lebih Tua dari Indonesia
Jauh sebelum ada perdebatan administratif, nama Sunda sudah dikenal dunia. Ahli geografi Yunani-Romawi Claudius Ptolemaeus mencatatnya sekitar tahun 150 Masehi dalam karya Geographia, menyebut kepulauan di kawasan ini sebagai Sunda.
Nama itu kemudian melekat pada Kerajaan Sunda yang berdiri usai runtuhnya Tarumanagara, beribu kota di Pakuan Pajajaran, kini Bogor. Wilayahnya membentang dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu atau Cipamali, jauh lebih luas dari batas Jawa Barat sekarang.
Bahkan Jakarta, yang dulu dikenal sebagai Sunda Kalapa, pernah menjadi bagian administratif wilayah Sunda. Begitu juga Banten, yang kini sudah berdiri sebagai provinsi sendiri sejak tahun 2000.
Jadi klaim bahwa “Tatar Sunda” punya akar sejarah panjang memang berdasar. Yang jadi rumit justru ketika nama itu masuk ke ranah politik modern.
Ironi Kolonial: Sunda Diganti Jadi “West-Java”
Di sinilah plot twist pertama muncul. Ketika tokoh-tokoh pergerakan seperti Oto Iskandar di Nata, Husni Thamrin, dan Tjokroaminoto memperjuangkan sistem pemerintahan di tanah Sunda pada awal abad ke-20, Belanda justru menamainya Provincie West-Java pada 1926.
Bukan Sunda. Bukan Pasundan. Melainkan nama geografis netral ala kolonial.
Barulah setelah Paguyuban Pasundan melayangkan protes, pemerintah kolonial menambahkan keterangan dalam Staatsblad tahun 1925: bahwa West-Java, dalam bahasa pribumi, disebut sebagai Pasoendan.
Artinya, nama Pasundan sejak awal muncul bukan sebagai nama resmi, melainkan sekadar keterangan tambahan berbahasa lokal. Ironisnya, justru ini yang jadi cikal bakal argumen historis yang dipakai hari ini.
Ironi Kedua: Negara Pasundan, Proyek Belanda Memecah Republik
Bagian paling sensitif dari sejarah ini ada di sini, dan sering luput dari diskursus wacana ganti nama.
Pada 26 Februari 1948, Belanda membentuk Negara Jawa Barat lewat serangkaian Konferensi Jawa Barat. Dua bulan kemudian, tepatnya 24 April 1948, namanya diganti jadi Negara Pasundan.
Ini bukan inisiatif rakyat Sunda. Ini adalah negara bagian di bawah Republik Indonesia Serikat yang sengaja dirancang Belanda untuk memecah konsentrasi kekuatan Republik pascakemerdekaan, memanfaatkan sentimen kedaerahan.
R.A.A Wiranatakusumah ditunjuk sebagai Wali Negara. Menariknya, meski negara ini bikinan Belanda, Wiranatakusumah justru berasal dari kubu republiken, bukan federalis.
Strategi ini disengaja. Tokoh-tokoh republiken di Jawa Barat mendesaknya menerima jabatan itu agar Pasundan tak benar-benar lepas dari pengaruh Republik, sekaligus mencegah posisi itu jatuh ke tokoh yang benar-benar pro-Belanda.
Negara Pasundan akhirnya bubar pada 11 Maret 1950 lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, kembali menjadi Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jejaknya cuma bertahan dua tahun. Tapi bayang-bayang asosiasi “negara boneka Belanda” ini sampai sekarang masih menempel pada nama Pasundan dalam sejumlah narasi sejarah, meski faktanya jauh lebih kompleks dari sekadar label pengkhianatan.
Kenapa 2026 Berbeda dari Empat Kali Kegagalan Sebelumnya?
Wacana ganti nama sebenarnya sudah gagal berkali-kali. Tahun 2009, 2013, 2015, dan 2020, usulan serupa muncul lalu meredup di tengah jalan, umumnya berhenti di level diskusi komunitas budaya dan akademik.
Yang membedakan momentum tahun ini adalah masuknya isu ke mekanisme formal pemerintahan daerah. Bukan lagi sekadar wacana di ruang seminar, melainkan draf yang sudah punya naskah akademik dan dukungan politik across the board dari semua fraksi DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyebut urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda dinilai terancam punah secara administratif.
Tapi ada motif lain yang lebih pragmatis ikut terselip. DPRD Jawa Barat juga mengaitkan wacana ini dengan isu ketimpangan fiskal dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyoal perbedaan jumlah kabupaten dan kota yang jadi dasar kebijakan pemerintah pusat.
Jadi bukan murni romantisme identitas. Ada juga kalkulasi kepentingan anggaran daerah yang menumpang di baliknya.
Jalan Masih Panjang, Pusat Masih Dingin
Meski DPRD kompak, jalan menuju perubahan nama resmi masih jauh dari selesai. Kementerian Dalam Negeri, per 7 Juli 2026, menegaskan belum menerima usulan resmi apa pun terkait perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong juga menyatakan usulan itu harus lebih dulu diajukan pemerintah provinsi ke pusat, karena menyangkut administrasi kewilayahan yang diatur undang-undang, bukan sekadar Peraturan Gubernur.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sendiri sudah menegaskan sejak Mei 2026 bahwa tak ada rencana resmi mengubah nama provinsi, dan menyebut spekulasi yang beredar di media sosial sebagai karangan pihak lain.
Antara Simbol dan Konsekuensi
Di luar debat politik, muncul juga kekhawatiran teknis. Perubahan nama berarti perubahan dokumen pemerintahan, identitas lembaga, dan regulasi yang harus diperbarui, dengan biaya yang bakal dibebankan ke APBD.
Ada pula kekhawatiran soal gesekan sosial, mengingat Jawa Barat sendiri bukan wilayah yang homogen secara budaya. Cirebon misalnya, punya identitas campuran Jawa-Sunda-Islam yang berbeda dari Sunda Priangan, dan sejumlah budayawan Cirebon mempertanyakan dasar historis usulan ini.
Pendukung perubahan nama sering menyandingkan wacana ini dengan preseden Ujung Pandang yang berganti jadi Makassar tanpa gejolak berarti. Tapi analogi ini punya batas: mengganti nama kota jelas berbeda skala dan kompleksitas dengan mengganti nama provinsi berpenduduk puluhan juta jiwa dengan pluralitas budaya di dalamnya.
Pelajaran dari Nama yang Berputar Balik
Yang menarik dari isu ini bukan cuma soal menang atau kalahnya wacana, melainkan bagaimana sebuah nama bisa berpindah makna sepanjang sejarah.
Pasundan pernah jadi proyek kolonial untuk memecah Republik. Kini nama yang sama diperjuangkan sebagai simbol mempersatukan identitas budaya di tengah negara kesatuan yang sudah mapan.
Sejarah memang tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti aktor, motif, dan konteks, sementara nama-nama lama terus dipakai ulang dengan makna yang terus bergeser.
Entah nama Jawa Barat akan benar-benar berganti atau tidak, satu hal yang pasti: perdebatan ini adalah pengingat bahwa identitas kedaerahan dan sejarah kolonial di Indonesia jauh lebih rumit dari sekadar pertanyaan “ganti nama, ya atau tidak”.***
*Dirangkum dari berbagai sumber
Tinggalkan Balasan