Sejarah berulang. Enam dekade setelah Soekarno menantang dominasi Olimpiade lewat GANEFO, Indonesia kembali diuji: tunduk pada tekanan global, atau setia pada nurani dan kedaulatannya sendiri.
KOSONGSATU.ID—International Olympic Committee (IOC) baru saja mengeluarkan pernyataan tegas: semua atlet, dari negara mana pun, harus bisa bertanding tanpa diskriminasi. Peringatan itu ditujukan langsung kepada Indonesia, setelah pemerintah menolak visa atlet senam Israel yang hendak berlaga di World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta.
Sebagai konsekuensinya, IOC menghentikan seluruh dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pencalonan tuan rumah Olimpiade, Youth Olympics, maupun agenda olahraga di bawah payungnya. IOC bahkan merekomendasikan federasi internasional lain agar tidak menggelar event di Indonesia, sampai negara ini memberikan jaminan tertulis tentang akses tanpa diskriminasi.
Keputusan itu kontan menimbulkan polemik. Di satu sisi, dunia menilai Indonesia melanggar semangat Piagam Olimpiade. Namun di sisi lain, publik dalam negeri melihatnya sebagai tindakan konsisten terhadap komitmen kemanusiaan dan solidaritas Palestina—nilai yang telah mengakar sejak republik ini berdiri.

Dampak dan Dilema: Antara Kedaulatan dan Globalisasi Olahraga
Jika rekomendasi IOC benar-benar diterapkan, Indonesia terancam kehilangan sejumlah event olahraga internasional, dengan potensi kerugian ratusan miliar rupiah dari pariwisata olahraga, hak siar, hingga sponsor. Tapi persoalannya bukan sekadar ekonomi. Ini menyentuh martabat dan arah politik olahraga nasional.
Sebagian pengamat menyebut langkah IOC sebagai bentuk “tekanan diplomatik lunak.” Negara yang menolak prinsip netralitas Olimpiade dianggap tidak layak menggelar ajang global. Namun, dari perspektif historis, narasi “netralitas” itulah yang dulu pernah dipersoalkan Soekarno.
GANEFO: Saat Indonesia Menantang Dunia
Pada 1962, Indonesia menolak partisipasi Israel dan Taiwan dalam Asian Games Jakarta. IOC menangguhkan Indonesia, dan Soekarno menjawab dengan gagah: “Kalau mereka punya Olimpiade, kita punya GANEFO — Games of the New Emerging Forces.”

GANEFO yang digelar di Jakarta pada November 1963 diikuti lebih dari 50 negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Ia bukan sekadar kompetisi olahraga, tapi manifesto politik Dunia Ketiga, simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan ketimpangan global.
“Olahraga tidak dapat dipisahkan dari politik,” kata Soekarno saat itu. “Olimpiade adalah alat imperialisme. GANEFO adalah panggung bagi bangsa-bangsa yang baru lahir, yang ingin berdiri sejajar.”
Meski GANEFO akhirnya tidak bertahan lama karena tekanan ekonomi dan politik internasional, gagasan itu meninggalkan warisan besar: bahwa olahraga bisa menjadi alat diplomasi dan perlawanan, bukan sekadar perlombaan.

Deja Vu: Teguran IOC, Semangat Lama yang Hidup Kembali
Kini, 62 tahun kemudian, Indonesia kembali di persimpangan yang sama. Hanya konteksnya yang berubah. Jika dulu dunia terbagi dua antara blok Barat dan blok Timur, kini yang dihadapi adalah tatanan global yang semakin sensitif terhadap isu politik identitas, keamanan, dan konflik geopolitik.
Namun esensinya tetap: Indonesia menolak tunduk pada tekanan federasi global yang menuntut “netralitas” tanpa memahami konteks moral dan solidaritas bangsa ini. Dalam pandangan sebagian pengamat, langkah pemerintah bukanlah bentuk eksklusivitas, melainkan sikap etis atas tragedi kemanusiaan yang masih terjadi di Palestina.
Mimpi Lama: Menjadi Pemimpin Dunia yang Berdiri di Jalannya Sendiri
Jika Soekarno hidup hari ini, mungkin ia akan tersenyum. Ia pernah membuktikan bahwa Indonesia tidak perlu menunggu pengakuan dunia untuk menjadi besar. GANEFO lahir dari keyakinan bahwa dunia baru bisa dibangun dari kekuatan bangsa-bangsa yang berani berpikir mandiri.
Indonesia bisa saja mengambil jalan serupa — bukan dengan mengulang GANEFO, tetapi membangun ekosistem olahraga internasional alternatif yang berpijak pada nilai kemanusiaan, solidaritas global Selatan, dan keadilan sosial.
Bayangkan bila Indonesia memimpin forum olahraga dunia yang bebas dari kepentingan politik dan ekonomi blok besar: Southeast Asia Peace Games, misalnya, atau Global Humanity Cup.
Langkah itu mungkin dianggap utopia, tapi sejarah membuktikan: dulu GANEFO juga dianggap utopia, sampai dunia mengakuinya.

Olahraga, Politik, dan Harga Diri Bangsa
Teguran IOC bukan sekadar urusan visa atau regulasi. Ia adalah cermin benturan dua pandangan dunia: antara “netralitas” yang sering menjadi topeng politik, dan keberanian bangsa yang menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.
Seperti GANEFO enam dekade lalu, peristiwa hari ini mengingatkan bahwa Indonesia punya pilihan untuk memimpin, bukan mengikuti.
Dan dalam gelanggang sejarah, barangkali inilah saatnya Indonesia sekali lagi berdiri — bukan di bawah bayang-bayang federasi, tapi di bawah panji kemerdekaan dan keadilan.***
BOKS FAKTA
♦ APA ITU GANEFO?
Nama: Games of the New Emerging Forces (GANEFO)
Tahun: 10–22 November 1963
Tempat: Jakarta, Indonesia
Peserta: 51 negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur
Penggagas: Presiden Soekarno
Latar Belakang:
-
- Indonesia ditangguhkan oleh IOC karena menolak Israel dan Taiwan di Asian Games 1962.
- Sebagai reaksi, Soekarno menggagas “Olimpiade Dunia Ketiga” bagi negara-negara yang menolak dominasi Barat.
Slogan: “Onward! No Retreat!”
Dampak: Atlet peserta GANEFO sempat dilarang ikut Olimpiade, namun gagasan solidaritas Dunia Ketiga menjalar ke forum politik global (GNB, Afro-Asia).
♦ ISI PERNYATAAN IOC 2025
Tanggal: 22 Oktober 2025
Judul: IOC EB takes measures to protect access for all athletes to countries hosting international competitions (Komite Eksekutif IOC mengambil langkah-langkah untuk melindungi akses bagi semua atlet ke negara-negara yang menjadi tuan rumah kompetisi internasional).
Inti keputusan:
-
- Semua atlet harus bisa berpartisipasi tanpa diskriminasi oleh negara tuan rumah.
- IOC menghentikan dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia soal tuan rumah Olimpiade/Youth Olympics.
- Federasi internasional diminta tidak menggelar event di Indonesia sampai ada jaminan non-diskriminatif.
- IOC akan meninjau ulang syarat kualifikasi event agar akses setara menjadi prasyarat eksplisit.




1 Komentar