Pemerintah menegaskan Program MBG tetap berjalan demi menjaga konsistensi gizi anak.
KOSONGSATU.ID–Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini ditegaskan meski muncul kritik soal besaran anggaran dan usulan pengalihan dana untuk penanganan bencana di Sumatera.
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, sebelumnya menyoroti anggaran MBG selama libur sekolah yang disebut mencapai Rp7,9 triliun. Menurut dia, alokasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Ketika MBG ini masih berjalan, uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” kata Nailul Huda, Senin (29/12/2025).
BGN: Konsistensi Gizi Anak Tidak Bisa Dijeda
Menanggapi kritik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa prinsip utama program MBG adalah keberlanjutan pemenuhan gizi anak. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan distribusi makanan bergizi tidak dapat dihentikan hanya karena kalender akademik.
“Prinsipnya memberikan makanan bergizi itu harus konsisten. Program ini sudah berjalan, dan sejak Januari sudah genap satu tahun,” ujar Nanik dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (26/12/2025).
Ia menjelaskan, selama libur sekolah, mekanisme penyaluran dilakukan secara fleksibel. Anak-anak tidak diwajibkan datang ke sekolah untuk menerima makanan, dan tidak ada unsur pemaksaan dalam distribusi.
“Kalau mau ya silakan diambil, kalau tidak juga tidak apa-apa,” kata Nanik.
Anggaran Bencana Dinilai Cukup
Pemerintah juga menegaskan bahwa penanganan bencana memiliki pos anggaran tersendiri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengalihkan dana MBG karena negara telah menyiapkan anggaran bencana sebesar Rp60 triliun.
“Uangnya sudah cukup, Rp60 triliun kita sediakan,” kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurut dia, kebutuhan riil pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara saat ini baru mencapai sekitar Rp51 triliun. Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu penanganan bencana.
Kebijakan ini menegaskan sikap pemerintah bahwa pemenuhan gizi anak dan respons bencana ditempatkan sebagai dua agenda penting yang dibiayai melalui skema anggaran berbeda, tanpa saling meniadakan.***
Tinggalkan Balasan