Anggaran MBG dinilai tak rasional dan berpotensi menggerus ruang fiskal pascabencana.
KOSONGSATU.ID—Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr.rer.soc. R. Agus Sartono, menilai pemerintah perlu merasionalisasi program strategis agar ruang fiskal dimanfaatkan lebih realistis. Salah satu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menetapkan anggaran MBG 2026 sebesar Rp335 triliun. Alokasi terbesar berasal dari sektor pendidikan Rp223,6 triliun, disusul dana cadangan Rp67 triliun, sektor kesehatan Rp24,7 triliun, dan sektor ekonomi Rp19,7 triliun.
Menurut Agus, perhitungan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan riil. Berdasarkan data Dapodik, jumlah siswa penerima manfaat sekitar 55,28 juta orang dengan anggaran Rp15 ribu per hari. Dengan hari efektif sekolah 190 hari, kebutuhan MBG diperkirakan hanya Rp157,55 triliun.
“Tidak rasional jika anggaran dihitung untuk 360 hari sekolah. Saat libur, pemberian MBG dalam bentuk makanan kering justru berpotensi pemborosan dan menyimpang dari tujuan awal,” kata Agus, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (23/12/2025).
Risiko Baru Saat MBG Dijalankan di Masa Libur
Agus menilai kebijakan MBG selama libur sekolah berpotensi menimbulkan masalah turunan. Anak kehilangan waktu libur, orang tua terbebani mengantar ke sekolah, dan ruang kebersamaan keluarga berkurang.
Situasi tersebut, menurutnya, membuka peluang kebocoran anggaran dalam skala besar. Ia menekankan bahwa efisiensi fiskal penting agar anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Dana MBG Dinilai Bisa Dialihkan untuk Pascabencana
Agus mengusulkan rasionalisasi anggaran MBG untuk memperkuat penanganan pascabencana ekologis di Sumatera. Dana yang tidak terserap dapat dialihkan untuk membangun kembali sekolah rusak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta mendukung relokasi hunian tetap warga terdampak.
Ia menilai pemerintah daerah perlu segera memetakan ulang kerusakan infrastruktur pendidikan dan kesehatan setelah masa tanggap darurat. Kapasitas fiskal daerah, menurut Agus, umumnya tidak memadai karena masih bergantung pada dana transfer pusat yang baru cair pada awal tahun berikutnya.
BGN Tegaskan MBG Tetap Jalan Tanpa Libur
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program MBG tetap berjalan saat libur sekolah. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan distribusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak mengenal kata libur.
“Jika tidak ada siswa yang hadir, satuan pelayanan pemenuhan gizi tetap memproduksi MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi tidak ada libur,” ujar Nanik.
BGN menawarkan dua skema penyaluran saat libur sekolah. Pertama, mekanisme paket enam hari yang dibagikan dua kali sepekan dengan kombinasi makanan siap santap dan kemasan. Kedua, siswa mengambil paket siap santap setiap hari dengan datang ke sekolah.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebut layanan MBG harus tetap berjalan karena risiko kekurangan gizi justru meningkat saat libur sekolah. “Kami ingin masa liburan tetap aman bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu,” katanya, Rabu (23/12/2025).
Selain siswa, MBG tetap disalurkan kepada kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sesuai Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025. Distribusi bagi kelompok ini berlangsung enam hari sepekan tanpa jeda, meski sekolah libur.***
Tinggalkan Balasan