UU baru mengizinkan umat Islam berangkat umrah tanpa biro travel resmi—pelaku usaha travel panik, Komnas Haji khawatir jemaah tersesat, sementara pemerintah menyebut langkah ini justru bentuk perlindungan hukum.

Iklan

KOSONGSATU.ID—Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) yang baru. Dalam aturan ini, untuk pertama kalinya umat Islam diizinkan menunaikan umrah secara mandiri, tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Kebijakan ini sontak mengguncang industri travel haji dan umrah. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Zaky Zakaria Anshary, menyebut keputusan ini mengejutkan.

“Bagi ribuan pelaku PPIU yang sudah berinvestasi besar, patuh membayar pajak, dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, keputusan ini seperti petir di siang bolong,” ujarnya, Kamis (23/10).

Baca Juga:
Ustazah AI Viral, Kemenag dan MUI: Jangan Berguru pada Mesin

Zaky menjelaskan, selama ini penyelenggaraan umrah hanya boleh dilakukan badan usaha resmi berizin. Dengan dibukanya peluang umrah mandiri, pasar berpotensi direbut oleh platform besar seperti Traveloka, Agoda, bahkan marketplace asing seperti Nusuk dan Maysan.

“Mereka punya modal besar dan strategi ‘bakar uang’ yang nggak mungkin disaingi travel-travel umat. Kalau dibiarkan, bukan cuma PPIU kecil yang runtuh, tapi juga rantai ekonomi domestik—hotel syariah, katering halal, jasa penerjemah, sampai industri pendukung lokal,” tegasnya.

Ia menambahkan, jamaah umrah mandiri pun berisiko tinggi melakukan kesalahan manasik, kehilangan pembinaan spiritual, bahkan jadi korban penipuan. “Umrah itu ibadah, bukan sekadar wisata. Butuh pendampingan fiqih dan ruhani,” kata Zaky.

Risiko Jemaah Tersesat dan TPPO

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siroj, juga menilai praktik umrah mandiri sebaiknya tidak dibuka. Ia mengingatkan, tanpa bimbingan resmi, jamaah berpotensi tersesat di Tanah Suci bahkan menjadi korban perdagangan orang (TPPO).

Baca Juga:
DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp4,6 Triliun Demi Honor Guru Madrasah

“Kalau mau melindungi jemaah dan pelaku usaha, idealnya pintu umrah mandiri ditutup,” ujar Mustolih saat menjadi narasumber Forum Legislasi bertema Revisi UU Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, PPIU selama ini berperan penting mengawal jamaah dari manasik sampai kepulangan. “Begitu umrah dilakukan mandiri, siapa yang tanggung jawab kalau jamaah tersesat atau jadi korban penipuan?” tegasnya.