Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan tarif 32 persen dari AS bukan karena Indonesia gabung BRICS. Tim Airlangga Hartarto kini bernegosiasi di Washington untuk meredam dampaknya.
KOSONGSATU.ID—Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat ke Indonesia tidak berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Menurutnya, kebijakan itu bersifat umum dan tidak hanya ditujukan kepada Indonesia.
“Tarif itu tidak hanya dikenakan kepada kita. Ada 21 negara lain yang juga terkena. Jadi tidak ada hubungannya dengan BRICS,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/7).
Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan tarif tersebut sejak April lalu sebagai bagian dari strategi “tarif resiprokal.” Ia menarget negara-negara dengan neraca dagang yang dianggap merugikan AS, termasuk Indonesia. Meskipun negosiasi telah dimulai, Trump tetap melanjutkan penerapan tarif kepada Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari jalan tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini berada di Washington, DC untuk memimpin proses negosiasi dengan pemerintah AS. Sebelumnya, ia mendampingi Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rio de Janeiro.
“Kita berharap tim negosiasi bisa membawa hasil positif dan adil bagi kedua negara,” ujar Prasetyo.
Namun, Trump mengancam akan menaikkan tarif lebih tinggi jika Indonesia merespons kebijakan tersebut dengan langkah balasan. Ia memperingatkan bahwa pemerintahannya siap mengenakan tarif tambahan di luar angka 32 persen jika Indonesia menaikkan bea impor terhadap produk AS.
“Kalau Indonesia membalas, kami akan tambahkan tarif lain yang setara dengan respons mereka, plus 32 persen,” kata Trump dalam pernyataan resminya.
Kebijakan tarif ini berpotensi memukul ekspor utama Indonesia, terutama di sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik. Meski begitu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa dagang ini lewat jalur diplomatik dan menjaga hubungan ekonomi yang stabil dengan AS.
Pemerintah juga mengimbau pelaku industri untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah tergesa-gesa. Prasetyo menyebut komunikasi antarkementerian terus berjalan, termasuk dengan pelaku usaha, agar dampak kebijakan ini bisa diminimalkan.
“Diplomasi ekonomi tetap jadi jalur utama kita,” ujarnya.*
Tinggalkan Balasan