Sriwijaya, Gowa-Tallo, dan Aceh membangun kekuatan maritim Nusantara berabad-abad.
KOSONGSATU.ID—Sebelum Eropa menguasai lautan, Nusantara telah lebih dulu menjadi pusat logistik dunia. Tiga kerajaan besar—Sriwijaya, Gowa-Tallo, dan Aceh—membuktikan bahwa menjadi raksasa maritim tidak perlu meniru model Barat. Cukup dengan memahami laut, menghormati ilmu, dan berani bersekutu.
Sejarawan maritim Universitas Indonesia, Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum, menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar negara kepulauan, melainkan “negara di lautan yang ditaburi pulau-pulau”. Konsep ini, menurutnya, telah dipahami leluhur Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Laut sebagai orientasi, laut sebagai masa depan, dan bahkan kesejahteraan juga berada di laut,” ujar Prof. Susanto dalam wawancara dengan Dispen TNI Angkatan Laut, Februari 2023 .
Sriwijaya: Penguasa Selat Malaka Abad ke-7
Kerajaan Sriwijaya menjadi representasi kekuatan maritim terbesar pada masanya. Berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan Selat Sunda dari abad ke-7 hingga ke-11 Masehi .
Catatan sejarah Tiongkok menjadi sumber primer yang mengonfirmasi kejayaan Sriwijaya. Pendeta Buddha I-Tsing, yang singgah di Sriwijaya pada 671 M dalam perjalanannya dari Kanton ke India, mencatat bahwa kerajaan ini telah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ia kembali singgah pada 695 M dan melaporkan bahwa Kedah di pantai barat Semenanjung Melayu telah menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya.
Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang, bertarikh 682 M, mencatat pendirian Kerajaan Sriwijaya oleh Dapunta Hyang. Prasasti ini menjadi bukti tertua keberadaan kerajaan maritim tersebut, menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno.
Pada puncak kejayaannya abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan dari Tiongkok, India, hingga Jazirah Arab. Kekuasaannya membentang dari pesisir barat Semenanjung Malaya, Thailand selatan, hingga Jawa bagian barat. Sebuah prasasti dari tahun 775 M bahkan menyebut penguasa Sriwijaya sebagai “raja yang dipertuan… raja tertinggi di antara semua raja di muka bumi”.
Yang membedakan Sriwijaya dari kekaisaran Eropa adalah konsep pertahanannya. Alih-alih membangun benteng batu di pesisir, mereka mengandalkan penguasaan teknologi pelayaran dan pemahaman mendalam tentang kondisi laut. Perairan Nusantara sendiri menjadi “benteng alami” yang sulit ditembus musuh.
Namun, kejayaan Sriwijaya mulai meredup setelah serangan Rajendra Chola I dari dinasti Chola, India Selatan, pada tahun 1017 dan 1025 M. Prasasti Tanjore tahun 1030 mencatat bahwa Kerajaan Chola berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Sriwijaya dan menawan rajanya, Sangrama-Vijayottunggawarman.
Faktor lain seperti munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa dan masuknya Islam ke Nusantara turut mempercepat keruntuhan Sriwijaya .
Gowa-Tallo: Pasar Bebas Sejak Abad ke-16
Di Sulawesi Selatan, Kesultanan Gowa-Tallo memperlihatkan cara bernegara dan berekonomi yang sangat progresif.
Kerajaan bersuku Makassar ini muncul sekitar tahun 1300 sebagai chiefdom agraris, namun sejak abad ke-16 bertransformasi menjadi kekuatan maritim yang mendominasi semenanjung Sulawesi .
Awalnya, Gowa dan Tallo merupakan dua kerajaan terpisah yang sering berkonflik. Titik balik terjadi pada tahun 1528 ketika keduanya bersatu di bawah perjanjian “Rua Karaeng se’re ata” (dua raja, satu rakyat). Dalam struktur ini, Raja Gowa bertindak sebagai penguasa utama, sementara Raja Tallo menjabat sebagai mangkubumi atau perdana menteri.
Sejarawan William P. Cummings mencatat bahwa Gowa pada abad ke-16 telah berkembang menjadi sebuah imperium dengan birokrasi pertama di Sulawesi Selatan.
Raja Tunipalangga, penerus Tumaparisi Kallonna, menjalankan serangkaian reformasi untuk memperkuat otoritas kerajaan dan mendominasi perdagangan. Pengaruh Gowa melingkupi wilayah dari Toli-Toli di utara hingga Selayar di selatan—cakupan yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah Sulawesi .
Kesultanan Gowa-Tallo menerapkan prinsip mare liberum atau kebebasan laut, memungkinkan semua pedagang tanpa kecuali untuk berdagang di wilayahnya. Kebijakan inklusif ini menarik pedagang dari berbagai bangsa: Portugis, Inggris, Denmark, Melayu, Jawa, Tiongkok, dan India.
Pelabuhan Somba Opu berkembang menjadi episentrum logistik internasional yang menghubungkan Malaka, Jawa, dan Maluku. Dalam satu abad, kota ini dihuni lebih dari 100.000 jiwa. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah dari Maluku, kapur barus dari Aceh, keramik dari Tiongkok, dan kayu cendana.
Namun, kebijakan perdagangan bebas ini menjadi ancaman serius bagi VOC yang ingin memonopoli rempah. Puncaknya, meletus Perang Makassar (1666-1669) antara Gowa-Tallo melawan VOC yang bersekutu dengan kerajaan Bone.
Sultan Hasanuddin, penguasa Gowa-Tallo yang dijuluki “Ayam Jantan dari Timur”, memimpin perlawanan sengit hingga akhirnya terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667 yang merugikan kesultanan .
Tinggalkan Balasan