Setelah 19 tahun mengunci dapur rakyat pada elpiji impor, pemerintah baru sekarang melirik gas alam domestik — dipicu blokade Selat Hormuz yang nyaris memutus pasokan LPG, bukan oleh kalkulasi ekonomi yang sebenarnya sudah jelas sejak awal.
KOSONGSATU.ID — Pemerintah resmi menguji coba Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG 3 kg bersubsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan ini lahir dari gejolak geopolitik yang membuat pasokan LPG impor tidak lagi pasti.
“Ketika gejolak geopolitik seperti ini untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kami merumuskan alternatif lain,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026). Uji coba tabung ditargetkan rampung tiga bulan ke depan.
Pemicunya jelas: blokade Selat Hormuz akibat perang AS-Iran sejak 28 Februari 2026. Indonesia mengonsumsi 8,6 juta ton LPG per tahun, hanya 1,6–1,7 juta ton diproduksi domestik. Sisanya impor—mencapai 75–80 persen.
Bahlil sempat mengalihkan impor LPG dari Timur Tengah ke Australia, Amerika Serikat, Angola, dan Nigeria sejak Maret 2026. Pengalihan ini hanya solusi tambal sulam—biaya logistik membengkak, sementara akar masalah ketergantungan impor tak tersentuh.
CNG adalah gas alam berbasis metana (CH₄) dan etana (C₂H₆), dikompresi pada tekanan 200–250 bar. Berbeda dari LPG yang merupakan campuran propana-butana cair pada tekanan 5–10 bar. Bahan baku CNG melimpah di dalam negeri, termasuk cadangan baru di Kalimantan Timur.
Pertanyaan kritisnya: mengapa baru sekarang? Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menyebut Indonesia sebenarnya punya peluang besar mengembangkan CNG sejak konversi minyak tanah ke LPG dimulai 2007 lewat Perpres 104/2007.
“Selama pricing distortion ini belum dibereskan, CNG akan sulit punya daya saing karena LPG sudah fixed dengan skema subsidi,” kata Yayan. Subsidi LPG yang masif justru mengunci konsumen pada produk impor—membunuh insentif pasar untuk gas alam domestik selama hampir dua dekade.
Tinggalkan Balasan