Gus Yahya menegaskan tak ada alasan baginya mundur dari jabatan Ketum PBNU.
KOSONGSATU.ID—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memastikan tidak akan mundur dari jabatan ketua umum. Ia menegaskan Rapat Harian Syuriyah yang meminta dirinya mengundurkan diri tidak memiliki dasar konstitusional.
Usai Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Hotel Navator, Surabaya, Ahad (23/11/2025) dini hari, ia menegaskan tekadnya. “Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur,” kata Gus Yahya.
Ia mengingatkan bahwa dirinya terpilih secara sah dalam Muktamar Ke-34 NU di Bandar Lampung pada 2021. Mandat itu berlaku lima tahun. “Pada Muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat lima tahun. Karena akan saya jalani selama lima tahun. Insyaallah saya sanggup,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Menurutnya, Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. “Rapat harian syuriyah menurut konstitusi AD ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” tegasnya. Bahkan, lanjutnya, rapat itu “tidak bisa memberhentikan wakil sekjen, ketua lembaga, apalagi ketua umum.”
Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang meminta dirinya mundur, kata Gus Yahya, tidak sah. “Kalau kemudian rapat harian syuriyah ini membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum maka itu tidak sah,” ucapnya.
Ketidakhadiran Gus Ipul Makin Memantik Pertanyaan
Dinamika internal makin menghangat setelah Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tidak hadir dalam pertemuan PBNU–PWNU se-Indonesia di Hotel Samator, Surabaya, Sabtu (22/11/2025) malam.
Ketidakhadirannya menjadi perhatian karena forum itu dihadiri Gus Yahya, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni, dan Wakil Sekjen Faisal Saimima—dua nama yang menandatangani undangan resmi pertemuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dari Gus Ipul apakah ia berhalangan karena tugas sebagai Menteri Sosial atau alasan lainnya. Absennya memunculkan spekulasi bahwa dinamika di internal PBNU semakin melebar. Situasi terus bergerak.
Desakan Mundur Ikut Menyasar Sekjen PBNU
A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin menyoroti beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah yang menyasar Gus Yahya. Ia menyayangkan dokumen internal itu tersebar luas. “Masak pembicaraan internal disebar seenaknya. Sekarang beredar di semua WA,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Ia menilai peredaran dokumen tersebut sebagai manuver politik. “Itu kok kayak mereka yang punya kepentingan sedang mengonsolidasikan pendukungnya. Mbok manuver kayak gitu dihentikan,” katanya.
Kiai Muhaimin menambahkan, penyelesaian masalah harus menyeluruh. Ia bahkan menilai Sekjen PBNU Gus Ipul perlu ikut bertanggung jawab. “Fatsunnya kan enggak elok. Ipul itu ya harus mundur dari sekjen atau dari menteri, sehingga tidak ada abuse of power,” ujarnya.
Respons Beragam dari PWNU
Sejumlah PWNU menanggapi dinamika ini dengan sikap berbeda-beda.
PWNU Sumatra Utara meminta percepatan penerbitan SK PCNU dan mendorong konsolidasi nasional. PWNU Sulawesi Utara mempertanyakan legitimasi keputusan Syuriyah, menyebut kepemimpinan Gus Yahya masih sah secara de facto. PWNU Bali menyatakan keprihatinan atas dinamika yang dinilai mengkhawatirkan.
PWNU Bangka Belitung menyoroti penandatanganan surat Syuriyah tanpa koordinasi dengan tanfidziyah. PWNU Jawa Barat mengundang para Mustasyar untuk meredakan ketegangan dalam forum yang berlangsung penuh emosi.
PWNU DIY menolak pendekatan politik dalam menyelesaikan konflik dan mendorong musyawarah. PWNU Kalimantan Selatan melalui ketua wilayahnya, Muhammad Tambrin, memilih patuh terhadap Rais Aam. “Rais Aam PBNU adalah jabatan tertinggi di organisasi. Kami menaati titahnya,” katanya, Sabtu (22/11/2025).
Sikap moderat disampaikan PWNU Jawa Tengah. Ketua PWNU Abdul Ghaffar Rozin menegaskan pihaknya menerima apa pun konsensus pemegang otoritas. “Kami memohon PBNU mencari formulasi terbaik atas perbedaan pendapat ini,” ujarnya.
Dari DKI Jakarta, Ketua PWNU Samsul Ma’arif meminta seluruh pengurus menghindari spekulasi. “Mudah-mudahan ada titik temu terbaik. Kami hanya menunggu,” ucapnya.
Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai dinamika internal PBNU sebaiknya dibiarkan berproses. “Kita tunggu saja, biarkan proses internal mereka berlangsung,” katanya di Depok, Sabtu (22/11/2025). Ia berharap PBNU menemukan keputusan terbaik. “Moga-moga ada keputusan terbaik untuk NU,” ujarnya.***
Tinggalkan Balasan