Presiden Prabowo Subianto sebut kenaikan harga minyak mentah dunia di atas US$120 per barel akan menekan APBN dalam jangka panjang.

KOSONGSATU.ID—Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menghadapi tekanan berat jika harga minyak mentah dunia terus bertahan di atas USD120 per barel dalam jangka waktu lama. 

Kondisi ini dipicu oleh eskalasi perang antara AS-Israel dan Iran yang menyebabkan ketidakpastian pada pasokan energi global.

Dalam wawancara bersama Bloomberg, sebagaimana dikutip Tirto, pada Selasa (17/3/2026), Prabowo menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak tersebut secara otomatis akan membengkakkan subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Meski demikian, ia optimistis pemerintah mampu menghadapi situasi ini selama kenaikannya tidak berlangsung secara permanen.

“Akan sangat sulit jika harganya di atas USD120 per barel untuk jangka waktu yang lama, tetapi kami berharap rasionalitas akan tetap ada,” ujar Prabowo.

Simulasi Mitigasi dan Diversifikasi Impor

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi penghitungan dampak anggaran. 

Saat ini, APBN 2026 menggunakan acuan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) sebesar USD70 per barel. Prabowo menegaskan telah mengadakan serangkaian rapat kabinet dan diskusi bersama para ahli untuk menyiapkan skenario krisis.

Indonesia juga dinilai memiliki posisi yang cukup beruntung karena memiliki diversifikasi sumber impor. Selain dari Timur Tengah, pasokan minyak mentah Indonesia juga didatangkan dari wilayah lain seperti Afrika dan Amerika Serikat. 

Hal ini menjadi krusial jika jalur pelayaran vital di Selat Hormuz tertutup akibat konflik bersenjata.

Pengalaman Hadapi Krisis

Prabowo meyakini bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola krisis energi, berkaca pada lonjakan harga yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19. 

Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga defisit anggaran dan tidak akan mengubah batas defisit kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat.

Dengan strategi simulasi rata-rata tahunan dan pemantauan ketat terhadap dinamika geopolitik, pemerintah berharap dapat memitigasi dampak ekonomi bagi masyarakat luas meski ancaman krisis energi global terus membayangi.***