Pemerintah memanfaatkan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah untuk mempercepat transisi energi berbasis nabati.
KOSONGSATU.ID—Presiden Prabowo Subianto menilai situasi geopolitik yang memanas justru menjadi keuntungan tak terduga bagi Indonesia. Dalam Tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rabu (11/3/2026), Presiden menegaskan komitmen percepatan swasembada energi.
“Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin akan tercapai dalam empat tahun lagi. Tapi ini memaksa kita akselerasi. Kita harus percepat,” ungkap Presiden Prabowo.
Ketergantungan pada energi impor yang selama ini menjadi beban negara akan diputus lebih cepat dari jadwal semula. Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan karena memiliki kekayaan alam yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Sawit dan Tebu Jadi Tulang Punggung
Keberhasilan program substitusi energi impor sudah mulai terlihat. Pada 2025, realisasi pemanfaatan biodiesel berbasis sawit domestik menembus 14,2 juta kiloliter. Volume impor solar merosot tajam dari 8,3 juta ton pada 2024 menjadi hanya 5 juta ton pada 2025.
Pemerintah kini bersiap meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menuju B50. Luas perkebunan sawit Indonesia mencapai 16,8 juta hektare dengan produksi 47 juta ton per tahun pada 2023, menjadi modal utama ketahanan energi.
“Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu,” tegas Presiden.
Antisipasi Risiko Kanibalisasi Pangan
Ketegasan sikap pemerintah sukses menenangkan pasar domestik dan mencegah aksi borong BBM. Fokus utama kini bergeser pada kesiapan regulasi kementerian terkait.
Meski skenario ini menjanjikan penghematan devisa triliunan rupiah per tahun, pemerintah harus waspada terhadap risiko kanibalisasi komoditas pangan. Pengalihan masif hasil panen ke sektor energi tidak boleh mengganggu pasokan minyak goreng maupun gula pasir untuk rakyat.
Tinggalkan Balasan