Presiden kritik belanja daerah: mobil dinas Rp8 miliar, sementara ia pakai Maung Rp1 miliar. Anggaran, kata dia, harus untuk rakyat.
KOSONGSATU.ID – Presiden Prabowo Subianto mengkritik belanja daerah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan rakyat.
Ia menyoroti pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp8 miliar dan membandingkannya dengan Maung buatan Indonesia yang ia gunakan seharga sekitar Rp1 miliar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan di berbagai platform media sosial Presiden pada Kamis, 19 Maret 2026.
Ia menilai masih banyak pola pengeluaran tidak efisien di tingkat daerah, sementara persoalan infrastruktur dasar masyarakat belum terselesaikan.
Belanja Mewah vs Kebutuhan Desa
Prabowo menyoroti adanya pembelian mobil dinas gubernur senilai Rp8 miliar. Menurutnya, angka itu sulit dibenarkan ketika masih banyak pekerjaan dasar pemerintah daerah yang terbengkalai.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” katanya.
Ia mencontohkan, anggaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan publik yang nyata, seperti pembangunan jembatan desa.
Prabowo bahkan mengaku harus turun tangan menangani persoalan yang seharusnya menjadi wewenang daerah.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab,” ujarnya.
Maung Presiden Jadi Pembanding
Kepala negara lalu membandingkan pengadaan kendaraan dinas di daerah itu dengan kendaraan yang digunakannya sehari-hari. Prabowo mengaku memakai Maung, kendaraan taktis buatan PT Pindad, dengan harga jauh lebih rendah.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan pesan efisiensi yang ingin disampaikan pemerintah pusat. Menurut Prabowo, penghematan harus dimulai dari cara pejabat membelanjakan uang negara, termasuk untuk fasilitas kedinasan.
Efisiensi Harus Dimulai dari Pejabat
Presiden juga menyoroti kebiasaan kunjungan kerja yang dinilai perlu dievaluasi bila tidak memberi dampak langsung bagi pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar posisi administratif.
“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” katanya.
Prabowo meminta para bupati dan gubernur menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan anggaran. “Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkasnya.***
0 Komentar