Bupati Gunungkidul memilih membatalkan pengadaan mobil dinas senilai Rp1,5 miliar dan mengalihkan dananya untuk perbaikan infrastruktur jalan serta ruang publik.
KOSONGSATU.ID — Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengambil langkah berani di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia secara resmi menolak alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang direncanakan untuk pembelian dua unit mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati.
Keputusan ini mengubah haluan belanja daerah dari fasilitas pejabat menjadi pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam draf awal APBD Tahun Anggaran 2025/2026, Pemkab Gunungkidul mengusulkan peremajaan kendaraan operasional karena unit lama telah berusia lebih dari lima tahun. Namun, Endah menilai armada yang ada saat ini masih sangat layak digunakan untuk menunjang tugas kedinasan.
“Mobil dinasnya masih layak dipakai. Kami tidak akan mengambil (mobil baru), akan kami alihkan untuk yang lebih penting dari itu,” tegas Endah Subekti dalam pernyataannya, dikutip Sabtu (28/3/2026).
Penyelamatan Anggaran Capai Rp4,7 Miliar
Aksi efisiensi ini ternyata merembet ke pos belanja lainnya. Melalui rapat tertutup bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada pertengahan Maret 2025, Bupati juga memutuskan untuk menunda pengadaan seragam ASN yang menelan biaya Rp3,2 miliar. Jika diakumulasikan, langkah penghematan ini berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp4,7 miliar.
Dana hasil efisiensi tersebut kini diprioritaskan untuk dua agenda besar: revitalisasi Alun-Alun Wonosari dan perbaikan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan parah. Endah menegaskan jika penataan ruang publik sudah mencukupi, sisa dana akan sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek swakelola infrastruktur.
Dana Masih Aman di Kas Daerah
Hingga laporan terbaru per 25 Maret 2026, dana miliaran rupiah tersebut dipastikan masih tersimpan utuh di kas daerah dan siap dicairkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
Pejabat Pemkab Gunungkidul, Putro, mengonfirmasi bahwa pihak sekretariat daerah hanya bersifat memfasilitasi dan keputusan akhir berada di tangan pimpinan.
“Saat ini uangnya masih tersimpan aman di kas daerah,” terang Putro pada Rabu (25/3/2026).
Langkah Bupati Gunungkidul ini mendapat apresiasi luas karena dianggap sebagai bentuk nyata keberpihakan pemimpin terhadap skala prioritas pembangunan kerakyatan di tengah tantangan ekonomi daerah.***
Tinggalkan Balasan