Selama bertahun-tahun, Viktor Orbán menjadikan Hongaria benteng perlindungan bagi sekutu-sekutunya—hingga satu pemilu mengubah segalanya.
KOSONGSATU.ID — Tidak ada yang berubah dalam semalam di Eropa Timur—kecuali ketika memang berubah. Kemenangan Peter Magyar dalam pemilihan umum Hongaria bukan sekadar pergantian kepala pemerintahan; ia adalah pembalikan arah yang telah bertahun-tahun dibangun Viktor Orbán: blok loyalitas, tembok pengecualian, dan pelukan diplomatik terhadap pemimpin-pemimpin yang dicari dunia internasional.
Salah satu yang paling merasakan pergeseran itu adalah Benjamin Netanyahu.
Ketika Pagar Pelindung Runtuh
Orbán, selama masa kekuasaannya, membangun reputasi sebagai pemimpin yang berani menentang arus—termasuk arus hukum internasional. Rencananya untuk menarik Hongaria keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, yang dijadwalkan berlaku efektif 2 Juni mendatang, bukan kebijakan biasa. Ia dirancang sebagai perisai—jaminan bahwa wilayah Hongaria tidak akan pernah menjadi jebakan bagi pemimpin Israel yang sejak 2024 telah berstatus buronan ICC.
Magyar memutus rencana itu sejak dini. Proses pengunduran diri dari ICC dihentikan. Hongaria tetap terikat pada yurisdiksi Den Haag—beserta seluruh kewajiban hukum yang menyertainya.
“Saya percaya bahwa jika sebuah negara adalah anggota ICC, dan seseorang yang diburu oleh pengadilan itu memasuki wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan,” kata Magyar kepada Politico, Kamis (23/4/2026). Kalimat itu bukan retorika. Ia mengklaim pernyataan serupa telah disampaikan langsung kepada Netanyahu.
Hukum Sebagai Bahasa Baru Budapest
Ada ironi yang dalam di sini. Hongaria, yang selama era Orbán kerap memposisikan diri sebagai pengecualian dari norma liberal Eropa, kini justru memilih untuk tunduk pada salah satu instrumen hukum internasional yang paling ambisius. Bagi Magyar, ini bukan soal ideologi—melainkan konsistensi: negara anggota ICC tidak bisa memilih kapan aturannya berlaku dan kapan tidak.
Konsekuensinya nyata. Setiap individu dengan surat perintah tangkap aktif dari ICC yang menginjakkan kaki di tanah Hongaria, secara hukum, harus ditahan. Jaminan keamanan yang pernah diberikan Orbán kepada Netanyahu kini tidak memiliki landasan hukum apa pun.
Beberapa negara anggota Uni Eropa masih bergulat dengan dilema serupa—antara kewajiban ICC dan pertimbangan imunitas diplomatik. Budapest, di bawah Magyar, tampak memilih untuk tidak berlama-lama dalam keraguan itu.
Janji yang Menunggu Pembuktian
Namun dunia tidak bergerak hanya karena kata-kata. Magyar saat ini masih berstatus perdana menteri terpilih—belantara antara kemenangan elektoral dan kekuasaan riil adalah jarak yang kerap menelan janji-janji besar.
Ujian sesungguhnya akan datang bukan pada hari pelantikannya, melainkan pada hari ketika—atau jika—Netanyahu benar-benar melewati perbatasan Hongaria. Apakah aparat penegak hukum Budapest akan bergerak, atau justru menemukan alasan untuk diam, adalah pertanyaan yang belum terjawab.
Yang pasti: peta telah berubah. Sebuah negara yang dulu menawarkan ketenangan bagi mereka yang diburu hukum internasional kini memilih berdiri di sisi lain garis itu. Budapest, yang pernah menjadi pelabuhan aman, kini menjadi pelabuhan yang pintunya tidak lagi terbuka untuk semua kapal.***
Tinggalkan Balasan