Dahnil mendorong penerbangan langsung ke Arab Saudi untuk keamanan perjalanan dan penguatan maskapai nasional. Perbaikan layanan serta harga kompetitif menjadi syarat.
KOSONGSATU.ID — Kementerian Haji dan Umrah mengimbau jemaah serta penyelenggara perjalanan umrah mengutamakan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan itu pada Senin, 26 Oktober 2026, di tengah perkembangan konflik Timur Tengah.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih penerbangan langsung, bukan penerbangan transit. Lebih aman,” ujarnya.
Menurut Dahnil, pelaksanaan umrah di Arab Saudi masih berlangsung sebagaimana mestinya. Kementerian terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau situasi.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Keterangan tersebut menggambarkan penilaian kementerian saat pernyataan disampaikan, bukan jaminan bahwa seluruh rute penerbangan bebas gangguan.
Potensi Pasar Maskapai Nasional
Dahnil meminta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU mempertimbangkan rute langsung dan sementara menghindari transit melalui Malaysia maupun Singapura.
Ia memperkirakan sekitar 70 ribu jemaah Indonesia menggunakan rute transit melalui kedua negara tersebut. Namun, periode pencatatan angka itu tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Menurutnya, pengalihan penumpang dapat membuka peluang bagi Garuda Indonesia dan Lion Air untuk memperkuat pasar penerbangan umrah.
“Jemaah yang transit cukup besar. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi. Kita harus dorong maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” tuturnya.
Layanan dan Harga Harus Kompetitif
Dorongan menggunakan maskapai nasional, kata Dahnil, harus diikuti perbaikan pelayanan dan harga tiket yang mampu bersaing.
“Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, dan harus kompetitif bersaing di luar negeri,” katanya.
Kementerian telah menghadirkan pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan pengelola bandara untuk membahas layanan penerbangan serta fasilitas terminal haji dan umrah.
Persoalan pengembalian dana tiket atau refund juga menjadi perhatian. Kementerian menyatakan akan memberikan pendampingan kepada PPIU yang hak pengembalian dananya masih terhambat.
Dahnil mengaitkan imbauan tersebut dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto memperkuat kedaulatan ekonomi dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu,” ujarnya.
“Penerbangan langsung aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” kata Dahnil melanjutkan.
Dalam keterangan tersebut, kementerian menyampaikan anjuran pemilihan rute dan maskapai. Tidak disebutkan adanya larangan umum bagi jemaah menggunakan penerbangan transit. ***
Tinggalkan Balasan