Kedaulatan energi Indonesia di Laut Natuna Utara kini berada di bawah bayang-bayang taktik grey zone Tiongkok. Meski hubungan diplomatik Jakarta-Beijing tampak mesra di permukaan, kehadiran kapal China Coast Guard yang kian agresif di zona ekonomi eksklusif (ZEE) memaksa Indonesia menyeimbangkan antara harga diri kedaulatan dan ketergantungan investasi.

Iklan

KOSONGSATU. ID– Hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi yang mesra antara Jakarta dan Beijing kini dibayangi oleh ketegangan di bawah koordinat Laut Natuna Utara. Bukan sekadar soal pencurian ikan, wilayah ini kini menjadi medan “perang dingin” baru yang mempertaruhkan kedaulatan energi masa depan Indonesia.

​Taktik ‘Grey Zone’ dan Intimidasi di Laut

​Tiongkok dilaporkan semakin masif menggunakan taktik grey zone atau zona abu-abu. Alih-alih menurunkan kapal angkatan laut (PLAN), Beijing mengerahkan kapal China Coast Guard (CCG) berukuran raksasa untuk menciptakan persepsi seolah-olah yang terjadi hanyalah “sengketa sipil”.

​Ridzwan Rahmat, analis pertahanan dari Jane’s, menyebut kehadiran kapal CCG 5402 di area seismik Indonesia sebagai upaya sistematis untuk menguji ketegasan Jakarta. “Mereka mencoba melihat seberapa jauh kita akan bertahan melindungi aset strategis di bawah intimidasi fisik,” ungkapnya.

Baca Juga:
Noe Letto dan Perang di Kepala Kita

​Benturan Klaim: UNCLOS vs Nine-Dash Line

​Secara hukum internasional, Natuna berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sejauh 200 mil laut berdasarkan UNCLOS 1982. Namun, Beijing tetap bersikukuh mengklaim wilayah tersebut sebagai hak perikanan tradisional mereka berdasarkan garis sembilan putus-putus (nine-dash line).

​Pengamat Geopolitik, Hendrajit, menjelaskan bahwa China mengklaim hampir 90% luas Laut Cina Selatan. Hal ini menyebabkan gesekan yang berulang, termasuk tekanan Beijing agar Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas di Blok Tuna pada 2021—permintaan yang ditolak tegas oleh Jakarta dengan menyetujui rencana pengembangan senilai Rp45 triliun.

​Dampak Nyata di Lapangan

​Ketegangan ini bukan tanpa korban. Nelayan lokal kini berada dalam posisi terjepit. Hendri, Ketua HNSI Kabupaten Natuna, menegaskan bahwa kehadiran kapal asing yang membayangi anjungan pengeboran menciptakan rasa tidak aman yang nyata bagi para nelayan di tengah laut.