Kebijakan tarif baru pemerintah Amerika Serikat terhadap produk Indonesia berpotensi memukul industri furnitur nasional. Tak hanya menekan ekspor, dampaknya bisa meluas menjadi krisis ketenagakerjaan di sektor padat karya.
KOSONGSATU.ID—Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif 32 persen untuk berbagai produk impor, termasuk dari Indonesia. Industri furnitur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak, karena mayoritas produksinya berorientasi ekspor, khususnya ke pasar Amerika.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menyatakan bahwa kebijakan ini membuka potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.
“Jika tidak ada mitigasi konkret, sebanyak 270 ribu tenaga kerja bisa kehilangan pekerjaan secara bertahap,” ujar Abdul, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, beban tarif sebesar 32% akan menyebabkan harga produk furnitur Indonesia di pasar AS melonjak 20–35 persen. Misalnya, kursi kayu yang biasa dijual USD100 per unit bisa naik menjadi USD120–135.
“Konsumen dan buyer AS sangat sensitif terhadap harga. Mereka bisa dengan mudah beralih ke produsen lain seperti Vietnam atau Meksiko,” ujarnya.
Turunnya daya saing langsung berdampak pada permintaan. Beberapa pabrik di sentra industri seperti Jepara, Cirebon, Pasuruan, dan Sukoharjo sudah melaporkan penurunan order hingga 30 persen dibanding tahun lalu.
Sebagian pelaku industri kini mulai melakukan langkah bertahan, seperti mengurangi jam kerja, melakukan efisiensi operasional, dan dalam beberapa kasus—merampingkan tenaga kerja.
“Indikasi PHK massal itu sudah mulai terlihat dari pelemahan permintaan sejak bulan lalu,” imbuh Abdul.
Strategi Bertahan: Diversifikasi, Diplomasi, dan Insentif Domestik
Meski tekanan berat tak terelakkan, pelaku industri tetap berusaha mencari celah bertahan. HIMKI tengah mendorong strategi diversifikasi produk—misalnya dengan fokus ke produk customized, bernilai tambah tinggi, atau yang berbasis material berkelanjutan agar tidak terlalu terdampak perang tarif.
“Kami juga mendorong insentif fiskal dari dalam negeri. Misalnya, potongan pajak, pembiayaan murah, serta dorongan belanja dalam negeri untuk menyerap produksi lokal,” terang Abdul.
Di sisi lain, upaya diplomasi terus dilakukan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia berhasil memperoleh penundaan penerapan tarif dari AS setelah negosiasi dengan US Secretariat of Commerce Howard Lutnik dan United States Representative Jamieson Greer.
“Tambahan tarif 10 persen tidak jadi diberlakukan, dan kita dapat pause—penundaan untuk menyelesaikan negosiasi,” ujar Airlangga di Brussels, Minggu (13/7/2025).
Saat ini, Indonesia diberi waktu tiga minggu untuk menyelesaikan tahap akhir negosiasi. Airlangga menyebut, dalam waktu itu, tim negosiator akan melakukan fine-tuning terhadap proposal perdagangan yang telah diajukan kedua pihak.
Waktu Makin Sempit, Risiko Makin Nyata
Namun, pelaku industri berharap pemerintah tak hanya fokus pada meja diplomasi, tapi juga mengupayakan langkah konkret di dalam negeri untuk melindungi tenaga kerja dan menjaga denyut produksi.
Dengan 270 ribu lapangan kerja di ujung tanduk dan pasar ekspor utama terguncang, industri furnitur Indonesia kini berada pada persimpangan: bertahan melalui inovasi, atau tenggelam di tengah gelombang tarif global.***
Tinggalkan Balasan