Di rumah Bung Karno, semangat persatuan kembali diikrarkan meski langit tak bersahabat.

KOSONGSATU.ID–Hujan deras mengguyur Blitar, Selasa malam (28/10/2028). Namun, air langit itu tak sanggup memadamkan api semangat di pelataran rumah Bung Karno. Ratusan orang basah kuyup, tapi tak bergeming. Di bawah guyuran hujan, mereka mengikrarkan satu sumpah baru: “Kembali menjadi bangsa Indonesia.”

Wajah-wajah Bhinneka tampak berdampingan. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Bhinneka Nasional (LP2BN) dan Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) Indonesia menggagas acara lintas iman itu. Hadir perwakilan dari PCNU, Muhammadiyah, BAMAG, Seminari Katolik St. Vincentius a Paulo, PHDI, hingga Magabudhi. Hanya Klenteng Poo An Kiong yang tak mengirim utusan.

Pentas seni tradisional, orasi kebangsaan, dan doa bersama menghangatkan suasana yang dingin. Namun di tengah khidmatnya acara, kabar tak sedap datang. Panitia menerima pesan bahwa Wali Kota Blitar melarang deklarasi dilakukan di dalam kompleks istana. Alasannya tak pernah disampaikan.

Tapi semangat itu tak luntur. Massa justru bergerak ke jalan. Dari Balai Budaya, mereka long march menuju gerbang utama di Jalan Sultan Agung. Di sana, di tengah hujan yang belum reda, deklarasi tetap dibacakan.

Tiga Tokoh di Garis Depan

Tiga tokoh berdiri di depan barisan.

Ada Wima Brahmantya, aktivis muda kebangsaan; Jali Pitung, pewaris semangat rakyat Betawi; dan Kushartono, penjaga spiritual Ndalem Pojok Bung Karno dari Kediri.

Dengan suara yang menembus deras hujan, Wima membacakan naskah deklarasi: “Kita kembali pada jati diri bangsa! Kita serukan agar MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat!”

Deklarasi itu juga menegaskan dua tonggak sejarah bangsa: “17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa. 18 Agustus adalah lahirnya NKRI!”

Malam itu, Blitar menyalakan api baru dari rahim sejarah. “Gerakan ini tidak berhenti di Blitar,” ujar Kushartono seusai acara. “Dari sini, kami akan bergerak ke Kediri, lalu Tulungagung, hingga ke seluruh Indonesia.”

Di bawah hujan yang belum reda, sumpah baru lahir — bukan di istana, tapi di jalan rakyat.***