Di tengah republik yang lahir dari luka perang dan perbedaan iman, Sukarno memilih hadir di altar Natal—bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penjaga persaudaraan.
KOSONGSATU.ID—Natal pertama republik berlangsung dalam suasana genting. Pada 24 Desember 1945, ketika dentuman senjata masih menjadi bunyi latar, Yogyakarta—ibu kota darurat Republik—menjadi saksi kehadiran Presiden di perayaan Natal umat Kristiani. Di kota yang menampung denyut pemerintahan itu, Sukarno menyampaikan satu pesan yang sederhana namun menentukan: persatuan adalah syarat bertahan.
Kehadiran itu bukan gestur seremonial. Ia menegaskan posisi kepala negara yang mengayomi semua iman, pada saat identitas Indonesia masih rapuh dan agresi militer Belanda membayangi. Natal, dalam tafsir Sukarno, adalah ruang kebangsaan—tempat iman dan negara bertemu untuk menjaga kemerdekaan.
Relasi itu bertumbuh di Yogyakarta, lewat pergaulan Sukarno dengan para pemuka Katolik dan Protestan. Salah satu yang terdekat adalah Albertus Soegijapranata, uskup yang memindahkan Keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta demi republik. Seruannya—“100 persen Katolik, 100 persen Indonesia”—menjadi etika kewargaan yang menyejukkan masa perang.
Natal 1947: Di Gereja Kecil Depan Istana
Dua tahun kemudian, pada Natal 1947, Sukarno kembali hadir. Perayaan diselenggarakan bersama oleh umat Katolik dan Protestan di sebuah gereja kecil yang berdiri tepat di depan Gedung Agung, Istana Presiden Yogyakarta. Dari podium sederhana itu, ia berbicara singkat—cukup untuk menegaskan bahwa negara ini berdiri di atas keragaman iman yang setara.
Natal 1948 memberi kontras pahit. Menjelang hari raya, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang menyasar Yogyakarta. Sukarno mengenang “hadiah Natal” berupa bom yang dijatuhkan pada pagi hari Minggu. Ingatan itu menorehkan satu pelajaran: damai bukanlah keadaan yang datang sendiri; ia harus diperjuangkan, dirawat, dan dijaga bersama.
“Sinterklas Hitam” dan Garis Batas Kolonial
Di tahun-tahun berikutnya, sikap Sukarno tegas membedakan iman dari kolonialisme. Tradisi Sinterklas—warisan Hindia-Belanda yang meriah tiap 5 Desember—dihentikan pada 1957, ketika persoalan Irian Barat memanas dan Indonesia gagal meraih dukungan di PBB. Pelarangan itu dikenang sebagai “Sinterklas Hitam”.
Namun garis batas itu jelas: yang ditolak adalah simbol kolonial, bukan umatnya. Hubungan Sukarno dengan komunitas Kristiani tetap hangat. Buktinya tercatat dalam diplomasi iman yang melintasi benua.
Tinggalkan Balasan