Di tengah republik yang lahir dari luka perang dan perbedaan iman, Sukarno memilih hadir di altar Natal—bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penjaga persaudaraan.
KOSONGSATU.ID—Natal pertama republik berlangsung dalam suasana genting. Pada 24 Desember 1945, ketika dentuman senjata masih menjadi bunyi latar, Yogyakarta—ibu kota darurat Republik—menjadi saksi kehadiran Presiden di perayaan Natal umat Kristiani. Di kota yang menampung denyut pemerintahan itu, Sukarno menyampaikan satu pesan yang sederhana namun menentukan: persatuan adalah syarat bertahan.
Kehadiran itu bukan gestur seremonial. Ia menegaskan posisi kepala negara yang mengayomi semua iman, pada saat identitas Indonesia masih rapuh dan agresi militer Belanda membayangi. Natal, dalam tafsir Sukarno, adalah ruang kebangsaan—tempat iman dan negara bertemu untuk menjaga kemerdekaan.
Relasi itu bertumbuh di Yogyakarta, lewat pergaulan Sukarno dengan para pemuka Katolik dan Protestan. Salah satu yang terdekat adalah Albertus Soegijapranata, uskup yang memindahkan Keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta demi republik. Seruannya—“100 persen Katolik, 100 persen Indonesia”—menjadi etika kewargaan yang menyejukkan masa perang.
Natal 1947: Di Gereja Kecil Depan Istana
Dua tahun kemudian, pada Natal 1947, Sukarno kembali hadir. Perayaan diselenggarakan bersama oleh umat Katolik dan Protestan di sebuah gereja kecil yang berdiri tepat di depan Gedung Agung, Istana Presiden Yogyakarta. Dari podium sederhana itu, ia berbicara singkat—cukup untuk menegaskan bahwa negara ini berdiri di atas keragaman iman yang setara.
Natal 1948 memberi kontras pahit. Menjelang hari raya, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang menyasar Yogyakarta. Sukarno mengenang “hadiah Natal” berupa bom yang dijatuhkan pada pagi hari Minggu. Ingatan itu menorehkan satu pelajaran: damai bukanlah keadaan yang datang sendiri; ia harus diperjuangkan, dirawat, dan dijaga bersama.
“Sinterklas Hitam” dan Garis Batas Kolonial
Di tahun-tahun berikutnya, sikap Sukarno tegas membedakan iman dari kolonialisme. Tradisi Sinterklas—warisan Hindia-Belanda yang meriah tiap 5 Desember—dihentikan pada 1957, ketika persoalan Irian Barat memanas dan Indonesia gagal meraih dukungan di PBB. Pelarangan itu dikenang sebagai “Sinterklas Hitam”.
Namun garis batas itu jelas: yang ditolak adalah simbol kolonial, bukan umatnya. Hubungan Sukarno dengan komunitas Kristiani tetap hangat. Buktinya tercatat dalam diplomasi iman yang melintasi benua.
Vatikan: Dialog di Pusat Gereja
Sejak 1956 hingga 1964, Sukarno tiga kali mengunjungi Vatikan. Ia menerima medali kehormatan dari tiga Paus berbeda: Pius XII (13 Juni 1956), Yohanes XXIII (14 Mei 1959), dan Paulus VI (12 Oktober 1964). Di tengah Perang Dingin dan politik nonblok, kunjungan-kunjungan itu mengirim pesan halus: Indonesia merawat dialog lintas iman tanpa kehilangan kedaulatan.
Natal 1963: Gembala Terbaik
Momen paling dikenang datang pada Natal 1963 di Jakarta. Dari podium gereja, Sukarno membaca spanduk bertuliskan “Yesus adalah gembala yang baik.” Ia berhenti, lalu membenarkan dengan satu koreksi yang menggugah: “Yang benar… Yesus adalah Gembala yang Terbaik.” Ruang hening sejenak, lalu pecah oleh tepuk tangan.
Koreksi itu bukan soal terminologi. Ia menantang hadirin: sudahkah menjadi “domba-domba terbaik”? Natal, baginya, tak boleh berhenti pada kalender. Ia menuntut pertumbuhan iman yang berbuah pada kedamaian—bukan silang sengketa, bukan kepentingan diri yang mengabaikan sesama.
Sukarno bahkan mengakui, kehadirannya dalam peringatan Natal menebalkan keimanannya sendiri. Pada malam itu, katanya, ia kembali melihat penderitaan Yesus, Muhammad, dan Gandhi—tiga jalan berbeda yang bertemu pada persaudaraan dan toleransi. Sebuah pernyataan lintas iman yang jarang terdengar dari kepala negara, apalagi di tengah turbulensi politik.
Tinggalkan Balasan