Kita tidak menampik bahwa rezim Bashar Al-Assad dan Iran memiliki catatan kelam berdarah di Suriah. Mereka memilih mempertahankan kekuasaan dengan tangan besi ketimbang mendengarkan suara rakyatnya.
Namun, apakah negara-negara Barat dan sekutu Teluk mereka datang ke Suriah dengan tangan bersih? Tentu tidak. Mereka mempersenjatai berbagai milisi pemberontak yang justru memperparah kehancuran dan menambah jumlah korban sipil.
Dalam perang proksi, jarang sekali ada pihak yang benar-benar suci. Cacat moral terjadi di semua sisi.
Oleh karena itu, kita berhak mengkritik kebijakan otoriter Iran di masa lalu, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa hari ini, Iran berdiri sebagai garda terdepan yang berani mengkonfrontasi arogansi Israel.
Ancaman Nyata bagi Perut Rakyat Indonesia
Di luar perdebatan ideologis, perang ini membawa ancaman langsung ke meja makan rakyat Indonesia. Geopolitik Timur Tengah yang tidak menentu akan memicu lonjakan harga energi global.
Jalur distribusi minyak dan gas akan tercekik, yang secara otomatis melahirkan kelangkaan BBM di dalam negeri.
Kondisi ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Badai PHK, susahnya lapangan kerja, tumpukan utang negara, hingga berbagai kebijakan tambal sulam pemerintah telah membebani masyarakat kelas bawah—mulai dari nelayan hingga petani.
Jika harga komoditas global melonjak, ekonomi nasional terancam terjun bebas.
Langkah pemerintah yang sempat melibatkan diri dalam inisiatif Dewan Perdamaian bentukan Trump dan Netanyahu juga patut dievaluasi karena justru menyudutkan posisi diplomatik kita.
Catatan Penutup: Menuntut Ketegasan Global dan Nasional
Solidaritas kita kepada Iran saat ini murni berpijak pada nilai kemanusiaan dan perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan sekadar urusan mazhab.
Konflik yang kompleks ini menuntut PBB agar segera mengambil langkah diplomasi konkret dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar hukum internasional.
Di ranah domestik, kita menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Indonesia harus kembali ke khitah konstitusinya: menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Tinggalkan Balasan