Setelah Soeharto Dapat Gelar Pahlawan: Keluarga Bersyukur, Menteri HAM ‘No Comment’

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SITI HEDIATI SOEHARTO,SE (@titieksoeharto)

Suara keluarga Soeharto mencerminkan upaya menahan ketegangan dan mengembalikan perdebatan pada ruang syukur. Namun, di ruang publik yang lebih luas, perbedaan pandangan itu tetap menjadi cermin tarik-menarik antara ingatan dan rekonsiliasi — antara keinginan menutup luka lama dan kewajiban menjaga kebenaran sejarah.

Kritik Komnas HAM: Ujian Moral Bangsa

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut keputusan gelar pahlawan untuk Soeharto bukan sekadar simbol politik, melainkan ujian moral bangsa terhadap sejarahnya sendiri.

Baca Juga:

Ratu Adil Dipercaya Selalu Datang, tapi Keadilan Tak Pernah Tiba

“Penetapan ini mencederai cita-cita Reformasi 1998,” katanya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (11/11). “Dan juga mencederai fakta sejarah dari pelbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto, 1966–1998.”

Ia lalu menyebut satu per satu bab kelam yang menandai era itu — peristiwa 1965–1966, penembakan misterius, Talangsari, Tanjung Priok, hingga DOM Aceh. Semua, tegasnya, telah disimpulkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Penetapan Soeharto sebagai pahlawan melukai para korban pelanggaran HAM berat dan keluarga mereka yang masih menuntut haknya sampai hari ini,” ujarnya. “Dan tentu saja, tidak bisa serta-merta memberi impunitas atas kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi.”

Dalam catatan Komnas HAM, kerusuhan Mei 1998 termasuk salah satu dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui pemerintah. Penyelidikan 2003 menyimpulkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan — pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, hingga kekerasan seksual.

Baca Juga:

Fakta di Ndalem Pojok: Bagaimana Kartini Menjadi ‘Inspirasi Rahasia’ Soekarno?

Pada 2023, Presiden Joko Widodo telah menyatakan penyesalan dan pengakuan atas peristiwa-peristiwa itu. Namun bagi banyak korban, penyesalan tidak selalu berarti penyelesaian.

Anis mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghormatan, tetapi warisan moral yang membentuk cara generasi mendefinisikan keadilan dan kemanusiaan.

“Pemerintah harus berhati-hati,” ujarnya, “karena gelar itu akan menjadi teladan bagi anak bangsa.”