Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan peran negara jika kuota haji diperebutkan bebas. Tapi, Wamenhaj menegaskan bahwa itu bukan kebijakan tahun ini.
KOSONGSATU.ID – Wacana “war tiket” haji yang dilontarkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf terus menuai kritik dari berbagai kalangan.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah tidak melemparkan wacana yang masih mentah ke publik. Ia menilai hal itu berpotensi membingungkan masyarakat dan kontraproduktif terhadap upaya pemerintah membangun kepercayaan publik.
“Rencana perbaikan haji dimatangkan tertutup saja di internal Pemerintah,” kata Lukman dalam cuitannya di X, Sabtu (11/4/2026). “Jangan melempar wacana yang masih mentah ke tengah publik. Itu bingungkan masyarakat dan kontra-produktif,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan esensi peran negara jika kuota haji diperebutkan bebas. “Ketika kuota haji diperebutkan secara bebas seperti war-ticket, lalu apa bedanya negara dengan event organizer?” ujar Lukman.
Rencana perbaikan haji dimatangkan tertutup saja di internal Pemerintah.
Jangan melempar wacana yg masih mentah ke tengah publik. Itu bingungkan masyarakat dan kontra-produktif dalam upaya Pemerintah dapatkan kepercayaan (trust) publik.https://t.co/ASlcQNkqQF— Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) April 10, 2026
DPR: War Tiket Bertentangan dengan UU
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengingatkan bahwa wacana war tiket tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Ibadah Haji dan Umrah.
“Di situ disebutkan ‘mendaftar’, tidak bisa ‘berburu’ tiket,” ujarnya di kompleks parlemen, Jumat (10/4/2026).
Tinggalkan Balasan