Kampung Haji Indonesia di Makkah mulai direalisasikan. Komnas Haji menyebut proyek ini menghidupkan cita-cita lama Bung Karno.


KOSONGSATU.ID – Kampung Haji Indonesia di Makkah mulai bergerak dari wacana ke proyek nyata setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.

Gagasan kawasan khusus bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci disebut bukan ide baru. Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyebut Kampung Haji sebagai cita-cita lama yang akarnya kerap ditarik ke visi Bung Karno tentang kemandirian dan martabat bangsa.

Proyek ini kini mulai direalisasikan pada era Prabowo melalui penyiapan akomodasi, infrastruktur, dan fasilitas pendukung yang lebih terintegrasi. Pemerintah menyebut kawasan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah Indonesia.

Hotel dan Lahan Disiapkan

Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani melaporkan pemerintah telah memulai langkah awal melalui perjanjian jual beli bersyarat untuk satu hotel di kawasan Thakher, Makkah.

Hotel tersebut memiliki 1.461 kamar di tiga menara dan dapat menampung sekitar 4.383 jemaah. Kawasan itu berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

Selain hotel, pemerintah juga menyiapkan lahan sekitar lima hektare untuk pengembangan kawasan tambahan. Lahan itu direncanakan menjadi lokasi pembangunan 13 menara dan satu pusat perbelanjaan.

Jika seluruh rencana berjalan, kapasitas kawasan tersebut diproyeksikan dapat menampung sekitar 23 ribu jemaah. Pemerintah juga menyebut akses menuju Masjidil Haram akan ditopang oleh infrastruktur penghubung yang sedang disiapkan.

Bukan Sekadar Pemondokan

Mustolih menilai Kampung Haji tidak boleh berhenti sebagai kompleks pemondokan. Menurutnya, kawasan itu harus menjadi pusat layanan sekaligus pusat ekonomi umat, sehingga dana besar haji dan umrah Indonesia tidak hanya mengalir keluar negeri.

Dalam konsep lebih luas, Kampung Haji dapat menjadi semacam Indonesian Village di Makkah. Di dalamnya, layanan jemaah, produk halal, usaha mikro kecil dan menengah, logistik, kesehatan, hingga ruang kebudayaan Nusantara bisa ditata dalam satu ekosistem.