“Kiai, bagaimana umat Islam menyikapi Inggris yang datang ini?” tanya Soekarno saat itu.

Tanpa ragu, KH Hasyim Asy’ari menjawab tegas.

“Lho Bung, umat Islam jihad fisabilillah untuk NKRI, ini perintah perang!”

Percakapan bersejarah inilah yang melahirkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Ki Setyo Oetomo Darmadi, mantan anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan adik pahlawan PETA Soepriyadi, bersaksi betapa besarnya pengaruh fatwa ini. Ia menceritakan bahwa Kiai Hasyim meminta Bung Tomo berteriak Allahu Akbar lewat radio untuk menggerakkan para pemuda. Soekarno menemui Kiai Hasyim karena hampir seluruh komandan batalyon PETA saat itu adalah ulama.

Fatwa ini menyulut keberanian luar biasa yang memuncak pada Pertempuran 10 November 1945. Rakyat Surabaya bertempur layaknya mesin tanpa rasa takut. Sejarawan David Welch dalam bukunya Birth of Indonesia melukiskan kengerian pertempuran itu, menyebut para pejuang menyerang tank-tank Sherman berlapis baja hanya bermodalkan belati.

Sementara itu, KH Muchit Muzadi, sesepuh NU sekaligus saksi sejarah, menegaskan bahwa keberanian menyongsong maut itu berakar pada keyakinan utuh. “Kenapa berani mati? Karena mereka fanatik melbu suwargo (masuk surga), jadi sudah tidak mikir apa-apa lagi,” ungkapnya. Pertempuran yang menewaskan Jenderal Mallaby ini pun mengubah Surabaya menjadi “neraka” bagi pasukan Sekutu.

Sebelas Nasihat Emas untuk Sang Presiden

Setelah badai pertempuran Surabaya perlahan mereda, tugas berat memimpin negara baru menanti Soekarno. Pada 14-15 Mei 1947, dalam Konferensi Para Alim Ulama se-Jawa dan Madura di Kediri, KH Hasyim Asy’ari menyampaikan pidato monumental berjudul “Hak dan Kewajiban Kepala Negara terhadap Rakyat dan Hak dan Kewajiban Rakyat terhadap Kepala Negara”.

Ayung Notonegoro, pendiri Komunitas Pegon dan peneliti sejarah NU, mencatat bahwa Kiai Hasyim memberikan sebelas panduan moral bagi seorang pemimpin. Beberapa poin krusial yang Kiai Hasyim tekankan mengharuskan kepala negara untuk menjaga agama Islam dan ketenteraman rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, hingga mengasihi rakyat kecil sembari bersikap tegas pada pihak yang sewenang-wenang. Beliau juga mewanti-wanti Soekarno agar berhati-hati memilih menteri dan perantara birokrasi, memastikan mereka lurus hati agar terhindar dari manipulasi kekuasaan.