Di hari yang sama, Keraton Yogyakarta meniadakan gunungan demi penghematan, sementara Keraton Surakarta mempertahankan kirab penuh menuju Masjid Agung.
KOSONGSATU.ID — Dua istana pewaris Mataram merayakan hari paling sakral dalam kalender mereka di tanggal yang sama — satu memilih sunyi, satu lagi tetap turun ke jalan dengan gunungan penuh.
Rabu, 26 Agustus 2026. Di Yogyakarta, tak ada gunungan yang keluar dari balik tembok keraton. Tak ada iring-iringan prajurit, tak ada rebutan hasil bumi di halaman Masjid Gedhe.
Di Surakarta, hari yang sama justru diramaikan gunungan yang diarak dari keraton menuju Masjid Agung, diperebutkan warga seperti puluhan tahun sebelumnya. Dua keraton, satu leluhur, satu peristiwa keagamaan yang sama — tapi dua cara meresponnya yang saling bertolak belakang.
Yang membuat kontras ini menarik bukan sekadar bedanya bentuk upacara. Ini soal bagaimana tekanan ekonomi nasional menembus ruang paling sakral sebuah keraton, sementara keraton kembarnya memilih jalan sebaliknya — dan bagaimana keduanya sama-sama mengklaim tetap setia pada esensi tradisi.
Yogyakarta: Hemat yang Dimulai dari Kalimat Sultan
Keputusan Yogyakarta bukan dadakan. Ia bermula dari pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis, 21 Mei 2026, menjelang Grebeg Besar.
“Untuk penghematan saja… jadi tidak mewah-mewah,” ucap Sultan kala itu — alasan yang lebih menyentuh soal kepatutan psikologis di tengah situasi ekonomi ketimbang sekadar defisit anggaran.
Arahan itu terus dipakai. Abdi Dalem senior Bupati Nayaka, KRT Kusumanegara, menegaskan format Garebeg Mulud 2026 masih mengikuti dhawuh yang sama sejak Grebeg Besar Mei lalu.
Sedekah raja tahun ini tak lagi berupa gunungan untuk rakyat, melainkan ubarampe pareden berupa rengginang yang dibagikan terbatas kepada para abdi dalem saja. Gladhi Resik Prajurit dan Numplak Wajik, dua rangkaian pembuka yang biasa mendahului puncak Garebeg, juga ditiadakan tahun ini.
Namun keraton tak sepenuhnya menutup pintu. Prosesi Miyos Gangsa pada 19 Agustus tetap dibuka untuk umum di Kagungan Dalem Pagelaran — kesempatan langka menyaksikan empat bregada prajurit Langenkusuma, Suranata, Prawiratama, dan Jagakarya mengawal gamelan pusaka Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nagawilaga menuju Masjid Gedhe.
Wakil Penghageng II Kawedanan Sri Wandawa, KRT Sindurejo, menyampaikan kepada Liputan6 bahwa bentuk Grebeg memang selalu berubah mengikuti zaman. Ia menyinggung preseden serupa: penyederhanaan pada masa perjuangan kemerdekaan, dan pada masa pandemi Covid-19.
Surakarta: Gunungan Tetap Turun ke Jalan
Situasi di Surakarta berjalan ke arah berlawanan. Rangkaian Sekaten Solo ditutup dengan Ngonduraken Gangsa Sekaten, dilanjutkan Hajad Dalem Grebeg Maulud pada tanggal yang sama — gunungan hasil bumi tetap diarak penuh menuju Masjid Agung.
Ketua Harian Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, KPH Eddy Wirabhumi, menegaskan bahwa inti Sekaten sejatinya terletak pada rangkaian upacara adat itu sendiri — Miyos Gangsa hingga Grebeg Maulud — bukan sekadar pasar malam yang menyertainya.
Tahun ini, pasar malam Sekaten Surakarta digelar di dua lokasi terpisah, Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan, masing-masing dikelola kubu kekerabatan keraton yang berbeda. Dinamika di baliknya kompleks dan masih berlangsung — pantas jadi liputan sendiri, bukan bagian dari catatan ini.
Satu Akar, Dua Kalender, Dua Pakem
Kata “grebeg” sendiri diyakini berasal dari gumrebeg, suasana ramai dan riuh — gambaran yang pas untuk momen rebutan gunungan. Tradisinya ditelusuri hingga metode dakwah Sunan Kalijaga di era penyebaran Islam Jawa, meski keterkaitan langsungnya lebih banyak hidup dalam babad dan kisah lisan ketimbang catatan sejarah yang terverifikasi ketat.
Yang lebih jarang disadari publik: 26 Agustus 2026 sebenarnya bukan tanggal Maulid Nabi nasional. Kalender Hijriah versi Kemenag menempatkan 12 Rabiul Awal 1448 H — dan hari libur nasional Maulid Nabi — pada Selasa, 25 Agustus.
Kedua keraton justru berpuncak sehari setelahnya, karena mengikuti hitungan 12 Mulud pada kalender Jawa mereka sendiri, yang kebetulan jatuh pada 13 Rabiul Awal versi Hijriah nasional. Selisih satu hari ini bukan kesalahan siapa pun — sekadar bukti bahwa keraton menjalankan kalender miliknya sendiri, terpisah dari kalender resmi negara.
Perbedaan pakem pun tak berhenti di situ. Prosesi udik-udik, kirab Kondur Gongso, pembacaan riwayat Nabi, penggunaan janur kuning, waktu penabuhan gamelan, hingga jumlah gunungan — semua berkembang berbeda di dua keraton meski dari akar sejarah yang sama.
Yogyakarta sendiri lazimnya mengeluarkan lima gunungan — Kakung, Estri, Gepak, Dharat, dan Pawuhan — bertambah satu, Brama, khusus pada Tahun Dal setiap delapan tahun. Secara filosofis, kajian Devina Pratisara dalam Jurnal Pancasila UGM menempatkan tradisi Grebeg Maulud ini dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, termasuk semangat kebersamaan antara keraton dan warganya.
Perubahan format di Yogyakarta tahun ini membuktikan satu hal: Garebeg Mulud bukan ritual yang beku. Sultan sendiri belum menyatakan format sederhana ini permanen — semua masih bergantung pada pemulihan ekonomi ke depan.
Sementara itu di Solo, gunungan tetap turun ke jalan seolah tak ada yang berubah. Dua keraton, satu leluhur, dan pertanyaan yang sama-sama belum terjawab: bentuk mana yang akan diwariskan generasi berikutnya, ketika esensi katanya harus tetap terjaga — tapi wujudnya boleh berubah kapan saja.***
Tinggalkan Balasan