Kita sering merasa tertinggal, padahal mungkin hanya karena memakai penggaris orang lain.
KOSONGSATU.ID—Sejak pertengahan abad ke-20, hampir seluruh negara menakar kemajuannya dengan satu angka: Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
GDP adalah nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu—biasanya setahun.
Rumus sederhananya begini:
Pertumbuhan ekonomi = (PDB tahun ini – PDB tahun lalu) / PDB tahun lalu × 100%.
PDB sendiri bisa dihitung lewat tiga pendekatan.
Pertama, produksi (output). Caranya menjumlahkan seluruh nilai produksi bersih dari tiap sektor ekonomi.
Kedua, pendapatan. Caranya menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, laba) yang diterima masyarakat.
Dan ketiga, pengeluaran. Yaitu menjumlahkan konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor.
Angka ini dianggap sakral. Jika naik, negara disebut “maju”; jika turun, langsung dicap “krisis”.
Benarkah begitu?
Ternyata tidak. Pasalnya, GDP hanyalah hasil kesepakatan politik dan ekonomi global. Ia diciptakan oleh lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB agar ekonomi tiap negara bisa dibandingkan dalam bahasa statistik yang sama.
Standar itu disebut System of National Accounts (SNA), yang terakhir diperbarui tahun 2008.
Masalahnya, di balik keseragaman itu tersimpan bias ideologis: GDP berangkat dari cara pandang Barat yang menilai kemajuan lewat pertumbuhan materi dan konsumsi, bukan keseimbangan sosial, spiritual, atau ekologis.
Maju Menurut Siapa?
Yang disebut “negara maju” dan “negara berkembang” sejatinya ditentukan oleh pusat kekuasaan ekonomi dunia.
Negara yang ekonominya tak tumbuh sesuai standar GDP segera dikategorikan “berisiko”, “tidak produktif”, atau “tidak kompetitif”.
Sebaliknya, negara yang GDP-nya melesat — meski menebang hutan, menyingkirkan nelayan, atau memperlebar jurang sosial — tetap dianggap sukses.
Akibatnya, banyak pemerintah mengejar angka, bukan kesejahteraan.
Pembangunan sekolah, jalan, atau rumah sakit dilakukan bukan karena kebutuhan rakyat, tapi karena menaikkan “kontribusi terhadap GDP”.
Kesejahteraan manusia direduksi menjadi urusan statistik ekonomi.
2 Komentar