Pelatihan semi-militer calon manajer Kopdes Merah Putih dijual sebagai pembentuk disiplin. Tetapi ketika koperasi harus menjual, mencatat, dan mencari laba, apakah baris-berbaris cukup menjawab pasar?

Iklan

KOSONGSATU.ID – Di desa, koperasi tidak tumbang karena manajernya kurang kuat berdiri di lapangan.

Koperasi tumbang karena stok tak berputar, kas bocor, utang macet, laporan keuangan tak terbaca, dan barang yang dijual tidak pernah benar-benar dibutuhkan warga.

Namun, ketika pemerintah menyiapkan puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, salah satu pintu masuk yang dipilih justru pelatihan bergaya militer: disiplin, bela negara, ketangguhan mental, dan pembentukan karakter.

Di situlah kontroversinya bermula.

Bukan karena disiplin tidak penting. Justru koperasi tanpa disiplin hampir pasti berubah menjadi toko desa yang ramai saat pembukaan, lalu sepi ketika tagihan datang.

Masalahnya, disiplin bukan satu-satunya mata uang di dunia usaha. Pasar tidak tunduk hanya karena manajernya sigap saat apel pagi.

Pasar tunduk pada harga, kualitas, jaringan pasok, pencatatan kas, kepercayaan anggota, dan kemampuan membaca kebutuhan warga.

Ketika Koperasi Diperlakukan Seperti Proyek Komando

Pemerintah membuka 30.000 formasi manajer Kopdes dalam rekrutmen 2026. Peminatnya besar: lebih dari 639 ribu orang mendaftar, dengan sekitar 483 ribu pelamar lolos tahap administrasi. Angka itu menunjukkan bahwa koperasi desa bukan lagi sekadar proyek administratif, melainkan juga sumber harapan kerja baru di tengah sempitnya lapangan kerja formal.

Tetapi besarnya angka pelamar juga membawa konsekuensi lain: negara sedang membentuk lapisan baru pengelola ekonomi desa dalam skala massal.

Karena itu, pertanyaannya menjadi lebih serius. Model sumber daya manusia seperti apa yang sedang diproduksi?

Apakah mereka sedang disiapkan sebagai pengelola usaha yang mampu menghitung margin, membaca arus kas, dan bernegosiasi dengan pemasok? Ataukah lebih banyak dipersiapkan sebagai pelaksana program yang patuh pada instruksi dari atas?

Kementerian Pertahanan sendiri membingkai diklat itu sebagai pembentukan karakter dan bela negara. Dalam pengarahan kepada peserta, Kemhan menyebut para calon manajer diharapkan bukan hanya memiliki kompetensi manajerial, tetapi juga karakter tangguh, responsif, berintegritas, serta berjiwa bela negara.

Narasi itu terdengar baik. Sulit menolak disiplin, integritas, atau tanggung jawab.

Tetapi dalam kebijakan publik, niat baik selalu harus diuji dengan desain. Sebab program yang terlalu sibuk membentuk mental dapat kehilangan waktu untuk membentuk keahlian.

Masalahnya Bukan Disiplin, Melainkan Porsi

Koperasi bukan institusi pertahanan. Ia adalah badan usaha milik anggota.

Undang-Undang Perkoperasian bahkan menempatkan pengelola sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola usaha, sementara pengurus tetap bertanggung jawab kepada rapat anggota. Artinya, manajer koperasi bukan sekadar operator program pemerintah. Ia harus mampu menjalankan usaha secara profesional dan tetap tunduk pada kepentingan anggota.

Dalam bahasa sederhana: koperasi tidak cukup dipimpin orang yang patuh. Koperasi harus dikelola orang yang cakap.

Kecakapan itu sangat konkret.

Manajer harus bisa menentukan barang apa yang layak dijual. Ia harus memahami apakah desa lebih membutuhkan pupuk, sembako, cold storage, layanan logistik, obat, atau akses pembiayaan.

Ia juga harus tahu kapan harga murah justru menciptakan kerugian, kapan stok harus dipangkas, dan kapan kerja sama dengan pemasok perlu dihentikan.

Kopdes Merah Putih sendiri dirancang menjalankan usaha yang tidak ringan: dari sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, pergudangan, hingga logistik. Pemerintah bahkan meminta model bisnis koperasi disesuaikan dengan karakter dan potensi tiap desa.

Dengan cakupan usaha seperti itu, kebutuhan manajerialnya bukan sekadar “bisa memimpin”. Ia harus bisa membaca neraca.

Desa Tidak Kekurangan Komando, Desa Kekurangan Model Bisnis

Di banyak desa, persoalan ekonomi bukan tidak adanya lembaga. Desa sudah mengenal BUMDes, kelompok tani, koperasi lama, unit simpan pinjam, hingga jaringan pedagang lokal.

Yang sering kurang adalah model usaha yang benar-benar hidup.

Kopdes Merah Putih berisiko masuk ke ruang yang sudah penuh lembaga, tetapi belum tentu penuh transaksi. Karena itu, tantangan utama bukan mendirikan bangunan atau melantik pengurus, melainkan memastikan koperasi punya pelanggan, anggota aktif, pemasok yang sehat, dan produk yang bergerak.

Di titik ini, pendekatan semi-militer bisa menjadi simbol yang terlalu besar dibanding substansi yang sedang dibutuhkan.

Sebab tantangan terbesar koperasi tidak selalu datang dari peserta yang malas bangun pagi. Tantangan justru muncul saat pengurus harus menolak titipan proyek, memilih pemasok secara terbuka, menagih kredit anggota tanpa memecah hubungan sosial, atau menjelaskan kerugian usaha dalam rapat anggota.

Itu bukan medan latihan fisik. Itu medan tata kelola.

Negara Seolah Sedang Mencari Manajer yang Tahan Tekanan

Ada sinyal politik yang lebih besar di balik pilihan pelatihan semacam ini.

Pemerintah tampaknya ingin membangun figur manajer Kopdes yang bukan hanya bisa menjalankan usaha, tetapi juga tahan terhadap tekanan birokrasi, loyal terhadap program, dan mampu menggerakkan struktur hingga tingkat desa.

Dalam bahasa resmi, itu disebut disiplin dan bela negara.

Dalam bahasa politik, itu bisa dibaca sebagai upaya membentuk mesin pelaksana yang seragam untuk proyek ekonomi desa berskala nasional.

Tidak selalu salah. Program sebesar 80 ribu koperasi memang membutuhkan koordinasi kuat.

Tetapi koperasi punya watak yang berbeda dari proyek instruksional. Ia hidup dari partisipasi anggota, bukan sekadar kepatuhan pada target.

Semakin besar koperasi dikendalikan dari atas, semakin besar pula risiko ia menjadi etalase program: papan nama ada, bangunan ada, seragam ada, tetapi transaksi dan manfaat ekonominya tipis.

Rp30 Juta untuk Baris, Rp15 Juta untuk Bisnis

Kritik terhadap pelatihan ini juga mengeras ketika muncul sorotan anggaran.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut biaya pelatihan calon manajer Kopdes sekitar Rp45 juta per peserta. Dari angka itu, sekitar Rp30 juta disebut dialokasikan untuk latihan militer, sedangkan sekitar Rp15 juta untuk materi substansi koperasi dan manajerial.

Bila angka tersebut benar-benar menjadi gambaran skema anggaran, pesan yang muncul cukup telanjang: negara menghabiskan porsi lebih besar untuk membentuk ketahanan fisik dan kedisiplinan ketimbang memperdalam kemampuan bisnis.

Padahal, satu kesalahan pencatatan kas di koperasi bisa menghabiskan lebih banyak uang daripada satu bulan latihan fisik.

Satu kontrak pasok yang buruk bisa mengunci modal kerja berbulan-bulan.

Satu keputusan kredit tanpa mitigasi risiko bisa membuat koperasi berubah menjadi tempat menumpuk piutang sosial.

Pelatihan Tidak Salah, Tapi Jangan Salah Sasaran

Disiplin tetap dibutuhkan.

Koperasi yang dikelola tanpa disiplin administrasi akan sulit diaudit. Koperasi tanpa integritas akan mudah berubah menjadi tempat bagi titipan elite desa. Koperasi tanpa kepemimpinan akan kalah oleh konflik internal sebelum sempat berkembang.

Namun disiplin yang dibutuhkan koperasi bukan hanya disiplin fisik.

Ia adalah disiplin membuat laporan keuangan tepat waktu.

Disiplin memisahkan uang pribadi dan uang usaha.

Disiplin membuka data kepada anggota.

Disiplin menolak pengadaan yang tidak transparan.

Disiplin menghitung risiko sebelum belanja.

Di situlah pembentukan karakter seharusnya diterjemahkan. Bukan sekadar menjadi tubuh yang tahan panas, tetapi menjadi pengelola yang tahan godaan.

Yang Dipertaruhkan Bukan Seragam, Melainkan Ekonomi Desa

Kopdes Merah Putih membawa proyek besar: membangun simpul ekonomi baru di desa-desa, memperpendek rantai distribusi, membuka akses pembiayaan, dan menghidupkan usaha lokal.

Namun semakin besar proyeknya, semakin mahal ongkos kegagalannya.

Jika manajer hanya dibentuk sebagai pelaksana komando, koperasi berisiko menjadi birokrasi kecil yang memakai papan nama ekonomi rakyat.

Jika manajer dibekali kemampuan bisnis, tata kelola, dan keberanian menjaga kepentingan anggota, koperasi bisa menjadi alat tawar warga terhadap pasar yang selama ini dikendalikan tengkulak, distributor besar, dan jaringan modal dari luar desa.

Pada akhirnya, Kopdes tidak akan dinilai dari seberapa tegap manajernya berdiri saat apel.

Kopdes akan diuji dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana: apakah warga datang berbelanja, anggota mendapat manfaat, dan uang desa benar-benar berputar di desa?

Sebab pasar tidak pernah memberi hormat kepada seragam.

Pasar hanya menghormati koperasi yang mampu bertahan, jujur, dan menghasilkan manfaat.***