Bagi Mangkudipuro, ini bukan kemenangan bagi pihak mana pun. Segera setelah perjanjian ditegakkan, Sultan Hamengkubuwana I mencopot jabatannya sebagai Wedana Bupati Mancanegara Timur karena dianggap gagal menjalankan perintah kerajaan — khususnya dalam menangani pemberontakan Sawo.
Gelar Adipati Mangkunegara yang pernah disandangnya pun dicabut. Gelar itu kemudian diberikan kepada Raden Mas Said, yang bergelar KGPAA Mangkunegara I, setelah penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757.
Mangkudipuro tidak dieksekusi. Ia dipindahkan sebagai bupati biasa di Caruban — wilayah yang kini masuk Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada 1756, setahun setelah kepindahannya, ia wafat dan dimakamkan di Kuncen Caruban. Trah Arya Blitar yang telah menguasai Madiun selama berabad-abad pun berakhir bersamanya.
Mengapa Madiun Bukan Pinggiran
Kisah Mangkudipuro menawarkan lensa yang berbeda untuk membaca Perang Suksesi Jawa III. Selama ini narasi besar konflik ini bertumpu pada dua kutub: Yogyakarta dan Surakarta, Mangkubumi dan Pakubuwana III. Madiun — dan tokoh-tokoh yang berdiri di dalamnya — kerap menjadi catatan kaki belaka.
Namun data menunjukkan sebaliknya. Kawasan Brang Wetan yang dipimpin Mangkudipuro bukan sekadar wilayah yang “dilewati” perang. Ia adalah titik konsolidasi militer, sumber populasi yang diperebutkan, dan barometer dukungan rakyat yang mencerminkan arah sebenarnya dari konflik ini. Ketika Van Hohendorff melaporkan jatuhnya Madiun dan Ponorogo “dalam satu pukulan,” ia sedang mencatat sebuah kekalahan strategis VOC yang sulit dipulihkan.
Sebagai Bupati Wedana ke-XIII Madiun yang membawahi 14 kabupaten Brang Wetan, Mangkudipuro memimpin wilayah yang berada tepat di persimpangan seluruh dinamika konflik abad ke-18 itu. Keputusannya — apa pun yang ia pilih, kesetiaan ataupun abstain — berdampak langsung pada keseimbangan kekuatan di Jawa Timur.
Ia kalah dalam politik dan tersingkir dari kekuasaan. Tetapi sejarah Madiun tidak dapat ditulis secara jujur tanpa menempatkan Mangkudipuro di posisi yang sesungguhnya: bukan tokoh pinggiran, melainkan seorang penguasa yang berdiri di pusat pusaran, dan memilih jalan yang tidak menguntungkannya sendiri.***
Tinggalkan Balasan