Sebagai Bupati Wedana Mancanegara Timur yang membawahi 14 kabupaten, Pangeran Mangkudipuro berdiri di persimpangan paling berbahaya dalam sejarah Jawa abad ke-18: antara kesetiaan pada sekutu, tuntutan penguasa baru, dan keberlangsungan rakyat yang dipimpinnya.


KOSONGSATU.ID — Di awal musim kemarau 1752, seorang pejabat VOC bernama Baron van Hohendorff menyaksikan sesuatu yang membuatnya gelisah. Pasukan pemberontak pimpinan Pangeran Mangkubumi baru saja merebut Madiun — kota yang ditinggalkan pasukan Belanda tanpa perlawanan. 

Sehari kemudian, Sambernyawa menggempur Ponorogo dan Magetan. Van Hohendorff mencatat dalam laporannya bahwa para pemberontak telah berhasil “dengan satu pukulan menguasai dua distrik terpenting dan terpadat di Pulau Jawa, Ponorogo dan Madiun.”

Di tengah gejolak itu, seorang figur hadir dalam ketidakjelasan yang menentukan: Pangeran Mangkudipuro — Bupati Wedana Mancanegara Timur, penguasa administratif kawasan Brang Wetan yang membawahi 14 kabupaten, dan pewaris dinasti Arya Blitar yang telah mengikat Madiun pada orbit Mataram sejak berabad-abad sebelumnya.

Posisinya melampaui sekadar bupati daerah. Sebagaimana dicatat dalam rekonstruksi sejarah JatimTimes (2025), jabatan Wedana Bupati Mancanegara Timur setara dengan “gubernur Mataram untuk wilayah Jawa Timur”.

Pejabat yang bukan sekadar mengurus satu kabupaten, melainkan menjadi simpul koordinasi seluruh kawasan Brang Wetan.

Api di Sukowati: Mengapa Perang Ini Pecah

Untuk memahami posisi Mangkudipuro, kita perlu mundur ke pangkal konflik.

Menurut catatan sejarah Perang Takhta Jawa Ketiga, benih pertikaian berakar pada penghinaan publik: Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mempengaruhi Pakubuwana II agar membatalkan hadiah 30.000 cacah tanah Sukowati yang seharusnya diberikan kepada Pangeran Mangkubumi setelah ia berhasil meredam pemberontakan. 

Mangkubumi merasa terhina dan meninggalkan istana pada Mei 1746, bergabung dengan Raden Mas Said yang telah lebih dahulu melakukan gerilya sejak 1726.

Dalam waktu singkat, pasukan mereka berkembang menjadi kekuatan besar. Setahun setelah pemberontakan dimulai, pasukan Mangkubumi sudah mencapai 13.000 prajurit termasuk 2.500 pasukan kuda — angka yang mencerminkan betapa luas dan cepatnya dukungan mengalir dari berbagai penjuru Mataram.