Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard menyebut program nuklir Iran telah hancur sejak 2025, melemahkan justifikasi perang Presiden Trump.
KOSONGSATU.ID—Politik dalam negeri Amerika Serikat memanas setelah Direktur Intelijen Nasional (DNI), Tulsi Gabbard, merilis penilaian mengejutkan terkait kapasitas nuklir Iran.
Dalam kesaksian tertulis kepada Komite Intelijen Senat pada Rabu (18/3/2026), Gabbard mengungkapkan bahwa Iran tidak melakukan upaya pembangunan kembali (rebuilding) kapasitas pengayaan nuklirnya pasca-serangan besar AS tahun 2025 lalu.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan justifikasi Presiden Donald Trump yang berulang kali menyebut ambisi nuklir Iran sebagai ancaman mendesak bagi keamanan nasional AS. Menurut Gabbard, serangan “Operasi Midnight Hammer” pada Juni 2025 telah melumpuhkan program tersebut secara total.
“Tidak ada upaya sejak saat itu untuk mencoba membangun kembali kapasitas pengayaan mereka,” tulis Gabbard dalam dokumen tersebut.
Kontroversi Kesaksian Lisan dan Respons Senat
Meskipun laporan tertulisnya sangat lugas, Gabbard menjadi sorotan karena tidak membacakan bagian krusial tersebut dalam kesaksian lisannya yang disiarkan televisi.
Hal ini memicu kecurigaan dari pihak Demokrat. Senator Mark Warner menuding Gabbard sengaja menghilangkan bagian yang bertentangan dengan narasi perang Presiden Trump.
Gabbard membela diri dengan alasan keterbatasan waktu, namun tetap menegaskan di media sosial bahwa sebagai Panglima Tertinggi, Presiden Trump memiliki wewenang penuh untuk menentukan apa yang dianggap sebagai “ancaman segera” (imminent threat) berdasarkan intelijen yang tersedia.
Kondisi Iran: Terdegradasi Namun Tetap Melawan
Penilaian intelijen AS menggambarkan kondisi Iran saat ini dalam status “utuh namun terdegradasi parah” setelah rentetan serangan “Operasi Epic Fury”. Meskipun tokoh-tokoh kunci seperti Ayatollah Ali Khamenei dan Ali Larijani telah tewas, struktur rezim dilaporkan masih berfungsi.
Gabbard memperingatkan bahwa meskipun nuklir bukan ancaman jangka pendek, Iran dan proksinya masih memiliki kemampuan untuk menyerang kepentingan AS di Timur Tengah melalui teknologi rudal dan UAV (pesawat tanpa awak).
Gelombang Pengunduran Diri di Lingkaran Trump
Krisis ini juga memicu keretakan di internal pemerintahan. Joe Kent, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, resmi mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perang Trump. Kent menyatakan bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman nyata bagi tanah air AS dan keputusan perang tersebut justru mengkhianati janji politik “America First”.
Tinggalkan Balasan